oleh

STOP Percaloan DD! Transfer Dana Desa Tak Dipungut Biaya

STOP percaloan DD! Dan kepala desa wajib tahu ini, bahwa semua layanan pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tidak dipungut biaya.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan meminta Gubernur, Walikota dan Bupati hingga Kepala Desa untuk tidak mempercayai atau terlibat percaloan dan pungutan liar dalam pengalokasian dan penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa, Pinjaman Daerah dan Hibah Daerah. Sebab, semua layanan yang diberikan tanpa dipungut biaya.

Bila ada oknum yang menjanjikan dapat membanti alokasi dana bagi daerah dengan meminta bayaran, segera laporkan melalui Call Center Dering DJPK, atau Whatsapp resmi DJPK 0811-150420-7.

Berikut surat pemberitahuan yang ditanda tangani Dirjen Perimbangan Keuangan Depkeu, Astera Primanto Bhakti.

Baca Juga :  Alami Luka Bakar saat Bermain Meriam Bambu, Bocah 7 Tahun Meninggal

Nomor : S-42/PK/2021 28 Maret 2021,

Sifat : Sangat Segera,

Hal : Informasi Pengalokasian Pendanaan dari Pusat ke Daerah

Yth. Gubernur/Bupati/Wali Kota se-Indonesia

Dalam rangka memberikan informasi mengenai kebijakan pengalokasian pendanaan yang
diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dapat kami sampaikan hal-hal
sebagai berikut:

1. Kebijakan Pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi
Umum, Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Alokasi Khusus Nonfisik, Dana Insentif Daerah,
Dana Otonomi Khusus dan Keistimewaan, dan Dana Desa), Pinjaman Daerah, dan Hibah
Daerah, serta hal-hal lain terkait dengan alokasi pendanaan yang diberikan oleh Pemerintah
Pusat kepada Pemerintan Daerah dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.

Baca Juga :  Polda Lampung Laksanakan Pencanangan Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM

2. Sehubungan dengan hal tersebut, kami menekankan bahwa apabila terdapat pihak/oknum
mengatasnamakan DJPK ataupun Kementerian Keuangan, yang menjanjikan sesuatu
mengenai penambahan alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa, Pinjaman Daerah, Hibah
Daerah, serta hal-hal lainnya terkait dengan alokasi pendanaan yang diberikan oleh
Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, agar ditolak dengan tegas.

3. Dalam hal diperlukan, untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kami melalui Call
Center DJPK di nomor whatsapp: 0811-150420-7, hotline Dering DJPK: 150420, email:
callcenter.djpk@kemenkeu.go.id, dan website: www.djpk.kemenkeu.go.id, serta selalu
mengikuti update kebijakan pada instragam @ditjenpk.

4. Setiap pegawai DJPK telah berkomitmen untuk tidak menerima gratifikasi terkait pelaksanaan
tugas dan fungsi DJPK, serta tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan.

Baca Juga :  Kasrem 043/Gatam Hadiri Pencanangan Zona Integritas WBK dan WBBM

STOP percaloan DD yang dikampanyekan Depkeu ini ditujukan agar gubernur, walikota/bupati hingga kepala desa  menghindari praktik percaloan dalam proses TKDD.

 

Link terkait:  http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=19408

 

. (iwa)

Tulis Komentar

News Feed