oleh

Berawal Hibah dari Pemilik Tanah Hi. M Djamsari pada 1960

SEBELUMNYA, warga yang menempati lahan di Desa Wayhui tersebut menggugat Pemprov Lampung Cq Gubernur Lampung dan Badan Pertahanan Nasional (BPN) Lampung Selatan.

Kuasa hukum warga yakni Supriyadi Adi menjelaskan, pihaknya resmi melayangkan gugatan perkara perdata itu ke Pengadilan Negeri (PN) Kalianda, pada Jumat (16/4).

“Gugatan ini kami layangkan karena adanya dugaan penyerobotan lahan secara sepihak oleh Pemprov Lampung,” katanya, pada Sabtu (17/4).

Supriyadi menjelaskan kronologis gugatan itu bisa terjadi. Hal ini berawal ketika masyarakat mendapatkan surat perintah, untuk pengosongan lahan tersebut oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemprov Lampung.

“Perintah pengosongan lahan itu berawal pada tahun 2019. Dimana dalam keterangan surat itu bahwa menjelaskan tanah tersebut milik Pemprov Lampung berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 3 yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten Lampung Selatan,” jelasnya.

Ia menambahkan, diketahui lahan tersebut milik masyarakat bernama Sudaryanto, Abas Mutiah Saleh, Adi Giwok Saputera, Suparman, Yumaidiyanto, Harun, M.Okta Pura Nugraha.

Baca Juga :  Fiyanti Tak Mungkin Sendiri

“Sebenarnya riwayat kepemilikan awal tanah objek sengketa adalah milik Hi. M. Djamsari sejak tahun 1960. Lalu pada tahun 1983 Hi. M. Djamsari menghibahkan tanah kepada anaknya yang bernama Sudaryanto, dengan total seluas 2500 M2,” bebernya.

Kemudian tanah tersebut dijual oleh Sudaryanto kepada Abas Mutiah Saleh seluas 1200 M2. Dan kepada Adi Giwok Saputera seluas 300 M2.

“Sehingga sisa luas tanah Sudaryanto tinggal 1000 M2. Di atas tanah itu telah dibangun ruko dn warung untuk usaha, juga disewakan,” kata dia.

Sedangkan untuk tanah milik Abas Mutiah Saleh, seluas 1200 M2 sebagian dijual kepada Suparman seluas 60 M2, Yumaidiyanto seluas 60 M2 , Harun seluas 60 M2, M.Okta Pura Nugraha seluas 60 M2.

“Semua proses peralihan sesuai dengan aturan hukum yang belaku, surat hibah antara Hi.M.Jamsari dengan Sudaryanto disaksikan dan diketahui oleh Lurah.

Baca Juga :  Pesan Puan: Jangan Hambat Angkutan Logistik!

Sementara yang lainnya peralihannya dengan Akta Jual Beli Notaris dihadapan PPAT Gusti Ayu Widya Lestari Yanti.

Lalu, pada 2019 ada surat dari Satuan Polisi Pamong Praja yang menerangkan bahwa tanah tersebut milik Pemerintah Provinsi Lampung berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 3 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Selatan.

“Berbagai macam cara dan diskusi akhirnya ditunda (pengosongan) itu. Akhirnya mendapat teguran surat kedua. Masyarakat tetap berusaha menguatkan itu milik mereka, ya masyarakat pun sekuat tenaga untuk mempertahankan tanah itu,” tegasnya.

Sempat masyarakat melunak ketika pihak Pemprov Lampung menjelaskan apabila lahan itu nantinya akan digunakan untuk fasilitas sosial (fasos).

“Akhirnya masyarakat menyurati Pemprov Lampung untuk meminta kompensasi secara damai. Ya karena mereka merasa membeli dengan itikad baik. Nah nanti rencana mereka uang dari kompensasi itu untuk digunakan membangun rumah di tempat lain,” jelasnya.

Baca Juga :  Kabar Gembira: Shalat Id Boleh di Masjid

Tak berapa lama, surat dari masyarakat tersebut ditanggapi oleh Pemprov Lampung. Dan akhirnya masyarakat pun diundang untuk bertemu mencari jalan tengah, pada Jumat (16/4).

“Hasil pertemuan itu tidak memuaskan warga. Keinginan warga tidak ditanggapi, bahkan warga diberi waktu 3 hari untuk mengosongkan tanahnya,” ujarnya.

Karena tak puas, warga mengajukan gugatan ke PN Kalianda, pada 16 April 2021 dengan nomor 15/Pdt.G/2021/PN dan sebagai Tergugat I adalah Gubernur Lampung dan Tergugat II adalah Badan Pertanahan Nasional Kalianda.

“Saat ini tinggal menunggu proses. Dan pada hari itu juga kami dapat surat dari Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Lampung Fahrizal Darminto ditanda tangani, dimana diminta untuk meninggalkan lokasi, karena itu akan dikosongkan,” jelasnya. (adien)

Tulis Komentar

News Feed