oleh

Perbup Tabrak UU Narkotika dan Pasal 17 KUHAP

Perbup Waykanan No. 24 tahun 2018 perlu direvisi setidaknya oleh dua hal. Pertama, karena menabrak peraturan atau UU di atasnya.

Kedua, persoalan ini telah menimbulkan ketidakadilan  dalam upaya pemberantasan narkotika yang berlaku untuk semua masyarakat.

Perbup hanya bersifat administratif namun mengabaikan penegakan hukum jelas menabrak UU yang letaknya lebih tinggi.

Media ini juga menemukan keterangan di dalam peraturan Perbadan BNN No 11 tahun 2018 Pasal 25 bahwa tes urine narkotika untuk deteksi dini bersifat rahasia, tertutup dan konfidensial.

Karena tes urine ini sebagai salah satu deteksi dini dalam seleksi administrasi untuk pemilihan calon kepala kampung.

Semua hasil dan kebijakan diserahkan kepada pihak yang berwenang dalam hal ini Pemkab Waykanan melalui Dinas PMK .

Ini mungkin tidaklah imbang dengan apa yang dilakukan aparat hukum selama ini, yakni apabila masyarakat yang di tes urine hasilnya positif akan terganjal hukum dan menjadi  tersangka pengguna narkotika.

Tabrak UU

Untuk melakukan penangkapan terhadap seseorang perlu ada bukti permulaan yang cukup.

Bukti permulaan yang cukup merupakan alat bukti untuk menduga adanya suatu tindak pidana dengan mensyaratkan minimal satu laporan polisi ditambah dengan satu alat bukti yang sah.

Mengutip ulasan Tri Jata Ayu Pramesti, SH yang menulis di laman hukumonline.com diuraikan bahwa jika memang sudah ada hasil tes urine sebagai alat bukti yang menunjukkan bahwa orang tersebut positif menggunakan narkotika, maka orang tersebut dapat ditangkap.

Baca Juga :  Fiyanti Tak Mungkin Sendiri

Tri Jata menguraikan, untuk pemberantasan penyalahgunaan narkotika di Indonesia, dibentuklah Badan Narkotika Nasional atau yang disingkat BNN sebagaimana disebut dalam Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (“UU Narkotika”). Dalam menjalankan tugas pemberantasan narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan (Pasal 71 UU Narkotika).

Dalam menjalankan tugas penyidikan, penyidik BNN memiliki kewenangan antara lain untuk melakukan tes urine, darah, rambut, serta bagian tubuh lainnya (Pasal 75 huruf l UU Narkotika). Kemudian dalam Penjelasan Pasal 75 huruf l UU Narkotika dijelaskan bahwa tes urine, tes darah, tes rambut, dan tes bagian tubuh lainnya dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membuktikan ada tidaknya Narkotika di dalam tubuh satu orang atau beberapa orang, dan tes asam dioksiribonukleat (DNA) untuk identifikasi korban, pecandu, dan tersangka.

Jadi, tes urine itu pada dasarnya dilakukan pada tahap penyidikan oleh BNN. Adapun sampel urine itu nantinya diuji dalam laboratorium uji narkoba BNN yang kemudian hasil pengujian laboratorium itu digunakan untuk keperluan pembuktian perkara dan dituangkan dalam bentuk berita acara pengujian.

Perihal menangkap seseorang yang diduga menyalahgunakan atau mengedarkan (secara gelap) narkotika, ini merupakan salah satu wewenang BNN berdasarkan Pasal 75 huruf g UU Narkotika yang berbunyi:

Baca Juga :  Pesan Puan: Jangan Hambat Angkutan Logistik!

“Dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN berwenang menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.”

Terkait penangkapan, perlu dipahami bahwa untuk melakukan penangkapan terhadap seseorang perlu ada bukti permulaan yang cukup. Definisi Penangkapan menurut Pasal 1 angka 20 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) adalah:

“Suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Lebih lanjut, di dalam Pasal 17 KUHAP diatur bahwa perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Dalam Penjelasan Pasal 17 KUHAP dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “bukti permulaan yang cukup” ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 14 KUHAP:

“Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.”

Apa itu bukti permulaan yang cukup?
Sebagaimana yang pernah dijelaskan oleh Marry Margaretha Saragi, S.H., LL.M. dalam artikel Bukti Permulaan yang Cukup Sebagai Dasar Penangkapan, dalam Keputusan Bersama Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Kejaksaan Agung, dan Kapolri No. 08/KMA/1984, No. M.02-KP.10.06 Tahun 1984, No. KEP-076/J.A/3/1984, No. Pol KEP/04/III/1984 tentang Peningkatan Koordinasi dalam Penanganan Perkara Pidana (Mahkejapol) dan pada Peraturan Kapolri No. Pol. Skep/1205/IX/2000 tentang Pedoman Administrasi Penyidikan Tindak Pidana di mana diatur bahwa bukti permulaan yang cukup merupakan alat bukti untuk menduga adanya suatu tindak pidana dengan mensyaratkan minimal satu laporan polisi ditambah dengan satu alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP.

Baca Juga :  Kabar Gembira: Shalat Id Boleh di Masjid

Berdasarkan Pasal 184 KUHAP, alat bukti yang sah dalam penjatuhan putusan oleh hakim antara lain: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Hasil positif dari tes urine yang dituangkan dalam bentuk berita acara pengujian termasuk alat bukti surat.
Dengan kata lain, hasil tes urine sebagai alat bukti yang sah dapat menjadi bukti permulaan yang cukup sehingga penyidik dapat melakukan tindakan penangkapan terhadap orang yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian di atas, jika memang terdapat bukti permulaan yang cukup (dalam hal ini hasil tes urine) untuk dilakukan penangkapan, maka penangkapan dapat dilakukan.(iwa)

Tulis Komentar

News Feed