oleh

Walhi Persoalan Izin di Lahan Rawan Banjir

SEBELUMNYA, Direktur Walhi Lampung Irfan Tri Musri menyoal izin lingkungan untuk pembangunan Living Plaza Mal yang begitu mudahnya diberikan Pemkot Bandarlampung kepada pengembang.

Terhadap izin itu, Walhi menilai Pemkot Bandarlampung mengabaikan keselamatan masyarakat dari bencana ekologis yang ditimbulkan.

“Kita tahu sudah ada aktivitas pembangunan. Artinya sudah ada izin dari Pemkot Bandarlampung. Tapi, bagaimana dengan jaminan keselamatan masyarakatnya dari bencana ekologis yang ditimbulkan. Karena kita tahu itu lahan rawan banjir, dan ketika terjadi alih fungsi lahan, maka potensi banjir akan semakin masif,” ujarnya.

Walhi mempertimbangkan akan melayangkan gugatan terkait penerbitan izin. “Intinya, akan tetap menggugat dari sisi perizinannya ke PTUN. Kita dalami dulu data informasi dan dokumenya. Karena kita belum dapat salinan izinya, kita tidak tahu juga izin itu nomor berapa,” katanya.

Baca Juga :  Fiyanti Tak Mungkin Sendiri

Terkait ada rekomendasi pembuatan embung dalam pembangunan Living Plaza yang disebutkan oleh Dinas Perizinan dan Permukiman kota Bandar Lampung, Walhi menilai hal ini tidak solutif.

“Ketika dilakukan pembangunan embung, itu kan bentuknya tidak seluas kondisi lahan yang kemarin, sebagian nanti sudah ada bangunan. Dengan kondisi lahan yang kemarin saja aktivitas banjir sangat masif terjadi. Apalagi hanya dibangun embung yang sempit,” tandasnya.

“Lalu, jika berbicara soal sistem drainase, tidak bisa serta merta dilakukan. Karena jalan itu merupakan, jalan nasional yang kewenangannya dimiliki oleh pemerintah pusat, yaitu Kementerian PUPR,” sambungnya
.
Perihal drainase, tidak bisa dilakukan secara satu titik saja, karena hanya akan memindahkan titik banjir saja.

Baca Juga :  Kabar Gembira: Shalat Id Boleh di Masjid

“Kalau berbicara penanggulangan bukan hanya, drainase di Jalan ZA Pagar Alam saja, tapi juga termasuk drainase di jalan Soekarno Hatta, karena Sungainya satu kesatuan. Ketika hanya disatu sisi, yakni di ZA Pagar Alam saja, maka titik banjirnya akan berpindah ke daerah Rajabasa, yaitu di belakang Kampus Adilla bisa sampe ke Polinela,” jelasnya.

Terkait AMDAL yang yang sudah dibuat oleh pihak pengembang, Walhi menilai bukanlah solusi utama menanggulangi banjir di lokasi tersebut.

“Didalam rekomendasi AMDAL, ada ketentuan teknis terkait dengan pembuatan RTH, drainase dan lain-lain. Kita melihat jika terjadi banjir, disitu belum tentu bisa ditanggulangi juga dan belum tentu perusahaan bisa menghilangkan banjir yang terjadi di sekitar daerah itu. Dengan kata lain AMDAL tidak bisa dijadikan sebuah patokan,” pungkasnya. (*)

Tulis Komentar

News Feed