oleh

Orang Kuat itu Bernama Fiyanti Mala

LAPORAN Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 baru saja diganjar Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK RI.

Sejurus itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) pun mengapresiasi raihan WTP tersebut dengan sejumlah catatan.

Raihan WTP tahun anggaran 2020 melengkapi keberhasilan Pemprov yang sebelumnya sudah enam kali berturut-turut meraih WTP.

Prestasi itu sepatutnya menjadi momentum untuk mendorong terciptanya akuntabilitas dan tranparansi pengelolaan keuangan daerah yang oleh BPK .

Itu sebabnya BPK RI meminta provinsi ini memperbaiki akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah yang ternyata belum diterapkan, seperti pajak kendaraan bermotor seluruhnya atas kendaraan kepemilikan yang sama, dan adanya pelaksanaan kerjasama operasi aplikasi sistem informasi manajemen rumah sakit yang belum sesuai dengan ketentuan.

Khusus soal sistem informasi manajemen rumah sakit yang belum sesuai dengan ketentuan, patut diduga menjadi sebab “keroposnya” pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan yang nota bene adalah uang rakyat.

Kasus mantan Kasubag Penyusunan Anggaran dan Perbendaharaan RSUD Abdul Moeloek Fiyanti Mala bisa menjadi contoh betapa buruknya pengelolaan keuangan di rumah sakit itu.

Baca Juga :  Fiyanti Tak Mungkin Sendiri

Meski kasusnya sudah terang benderang, Fiyanti Mala hanya diminta segera mengembalikan uang yang berasal dari anggaran BLUD rumah sakit pemerintah tersebut.

Ia diduga tidak bisa mempertanggungjawabkan pengeluaran anggaran yang berjumlah hingga miliaran rupiah.

Adapun jumlah uang yang harus diganti sebanyak Rp2.67 miliar. Baru sebagian kecil dibayarnya.

Hebatnya, Fiyanti Mala tak tersentuh hukum. Ia seperti orang kuat hingga guberbur pun hanya memintanya segera mengembalikannya.

Perintah pengembalian uang tersebut tertuang dalam SK Gubernur Lampung, Nomor G/209/VI.02/HK2021 Tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Daerah Sementara yang ditujukan kepada Saudari Fiyanti Mala.

Gubernur Lampung mengeluarkan surat itu, berdasarkan hasil audit yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Lampung atas keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), pada akhir tahun 2020 lalu.

Dalam surat tersebut juga dijelaskan pada diktum menimbang huruf (a) disebutkan, bahwa berdasarkan hasil audit Tujuan Tertentu Atas Pengelolaan Keuangan BLUD RSUDAM Provinsi Lampung tahun Anggaran 2019 Nomor LHATT : 565/PW08/5/2020 tertanggal 30 Desember 2020.

Baca Juga :  Kabar Gembira: Shalat Id Boleh di Masjid

Hasil audit yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Lampung tersebut, ditemukan adanya pengeluaran yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait di RSUDAM Provinsi Lampung yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Sedangkan pada poin (b), dijelaskan berdasarkan berita acara sidang Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah Provinsi Lampung tanggal 9 April 2021, salah satu pihak yang bertanggungjawab untuk mengganti kerugian tersebut adalah saudari Fiyanti Mala, mantan Kasubag Penyusunan Anggaran dan Perbendaharaan RSUDAM.

Kebocoran keuangan rumah sakit tersebut sudah tercium sejak lama. Pasti Fiyanti Mala tidak sendiri. Ada sejumlah pejabat lain semisal atasan langsung yang juga diduga ikut bertanggungjawab atas keuangan rumah sakit yang menguap dan tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Pernah Mengangsur Seratus Juta

TERSIAR kabar, Fiyanti Mala, mantan Kasubbag Penyusunan Anggaran dan Perbendaharaan RSUD Abdul Moeloek, pernah mengangsur pembayaran penggantian kerugian sebesar seratus juta ke Kas Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) BLUD RSUD Abdul Moeloek Provinsi Lampung melalui nomor rekening 391.00.05.000***.

Baca Juga :  Pesan Puan: Jangan Hambat Angkutan Logistik!

Pembayaran tersebut terungkap dalam surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/209/VI.02/HK/2021 Tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Daerah Sementara Kepada Fiyanti Mala.

Dalam surat itu dijelaskan bahwa Fiyanti Mala dibebankan penggantian kerugian daerah sebesar Rp2.674.336.135,86,-. Dengan adanya angsuran setoran tersebut, maka masih tersisa sebesar Rp2.567.716.135,86,- yang harus dilunasi.

Soal kewajiban membayar sisanya, Fiyanti pun memperoleh kemudahan yang jarang-jarang ada. Jika tak mampu, ia dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur selaku PPKD yang limit waktunya sebentar lagi berakhir.

Alih-alih memproses hukum, Gubernur malah menugaskan kepada Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah guna menagih dan meminta kepada yang bersangkutan untuk menyetorkan uang ke Kas PPK BLUD RSUD Abdul Moeloek ke nomor rekening tersebut.(iwa)

Tulis Komentar

News Feed