oleh

Covid Digocek Pemerintah

-Opini-176 views

Oleh : Hariz A’Rifa’i
“Mahasiswa Pascasarjana ilmu komunikasi UNILA”

Kebijakan pemerintah berkenaan dengan Protokol Kesehatan selalu saja menimbulkan polemik. Selain larangan sekolah tatap muka, larangan mudik menyumbang paling banyak protes dan nyinyiran masyarakat.
Alasannya bukan lagi karena gak percaya Covid-19 itu ada, tapi lebih karena kebijakannya yang tidak konsisten antara satu dengan lainnya.

Inkonsistensi itu kontras terlihat dari kebijakan pembatasan perjalanan manusia dan pencegahan kerumunan, dimana WNA (Warga Negara Asing) nyatanya leluasa masuk ke Indonesia, Pelaksanaan Pilkada yang pasti membuat kerumunan ramai diserukan pejabat, atau tetap dibukanya pusat perbelanjaan dan wisata.

Seperti biasa, Langkah pemerintah menghadapi suatu masalah memang unik dan sukar ditebak, penuh manuver dan gocekan indah.
Manuver Pemerintah dan DPR dalam mengatasi berbagai hal memang tidak perlu kita ragukan lagi, mulai dari gocekan revisi UU KPK diujung masa jabatan, Revisi UU Cipta Kerja dimasa pandemi, pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ditengah pandemi covid-19, dan banyak lg kebijakan serta keputusan yang dikeluarkan saat kontrol rakyat sedang lemah.
Bahkan sampai sekarang kita tidak tahu, apa sih manfaat kebijakan yang mereka buat untuk rakyat?

Unik dan membingungkan memang, penyebaran virus covid19 di Indonesia versi pemerintah, kesannya hanya ada pada dua aktivitas saja, yaitu sekolah dan mudik, selain kedua itu? Emb.. Aman!
Coba yuk kita perhatikan beberapa keputusan yang telah diambil,

Pilkada ? Boleh, ayo kita sukseskan.

Kerumunan di pasar? Boleh, asal gak lewat jam malam.

WNA masuk Indonesia? Boleh dong, kan mereka butuh pekerjaan

Operasi perusahaan dengan ribuan pekerja? boleh, piss✌️

Kunjungan pejabat dengan potensi menimbulkan kerumunan? gak papa, itukan insidental, rakyat pengen ketemu

Kalo, mudik? Gak boleh!!!!

Sekolah ? Gak boleh!!!! Pokoknya bahaya gak boleh!

Wisata? Boleh, kuyy!!!

Nikahan mewah? Boleh dong!!!

“Virus Covid-19 memang tahu benar niat warga Indonesia”.

Sebagai rakyat tentu kita harus tetap berfikir positif, bisa jadi nih, kitanya saja yang belum paham maksud dari kebijakan yang diambil.

Mengutip kata Gus Baha “Kalo ada ulama membuat fatwa yang nyleneh, tapi kalo beliau orangnya alim dan Soleh kita tetap harus husnudzon saja

Nah, walaupun kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sekarang axskgsjh, aneh dan out of the box, tapi kan trackracord pejabat yang mengelola pemerintahan kita bagus tuh, orang-orangnya jujur, alim, berbudi pekerti dan jauh dari korupsi, jadi percaya ajalah.
Canda korupsi.

Tulis Komentar

News Feed