oleh

Kisruh BPNT, Komisi IV DPRD Pringsewu akan Panggil Pejabat Dinas Sosial

Pringsewu-  Ramai nya pemberitaan di media terkait bantuan (BPNT)di kecamatan gading Rejo menuai kontrofersi pada keluarga penerima manfaat (KPM ) yang diduga kuat beraroma korupsi ,dan adanya kongkalingkong pihak E-warung dan pihak ketiga (Suplayer)

Mencuatnya kasus kontrofersi sejumlah KPM di beberapa kecamatan di kabupaten Pringsewu membuat Komisi IV DPRD Pringsewu akat bicara ,dan berjanji akan memanggil pejabat Dinas Sosial.

Pemangilan pejabat dinas sosial di lakukan karena banyaknya keluh dari masyarakat Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Penerima Bantuan Pemerintah Non Tunai (BPNT) karena mahalnya harga sembako yang di terima  warga dari E-Warung,dan diduga ada permainan pihak-pihak terkait dengan pelaksanaan program BPNT .

“Ya pasti , triwulan ini ,kami Komisi lV akan panggil semua mitra yang berkaitan dengan bantuan BPNT ,” kata Suryo Cahyo Ketua Komisi IV DPRD Pringsewu,Selasa( 27/7/2021).

Selain itu ,Suryo juga menyarakan kepada warga yang di rugikan saat menerima sembako BPNT tidak sesuai dengan harga pembelian agar mengembalikannya ke E-Warung  .

” Kembalikan saja ke E-Warung kan mereka yg menentukan sendiri dengan siapa bermitra pihak ketiga nya dengan banyak alternatif,pihak ketiga dan mereka yang melakukan negosiasi kalau Dinsos itu hanya memberikan pengarahan masukan tapi intinya tetap kewenangan ada di E-Warung itu sendiri,” tandasnya.

Menurutnya, bahwa  E- Warung itu semuanya sudah dilatih dan mereka paham regulasi. Ia juga menduga kemungkinan ada indikasi pembagian keuntungan ke mereka terlalu kecil. “kalau besar atau sama pasti  mereka diam,” jelas Suryo. (her)

Tulis Komentar

News Feed