oleh

BALAK Minta Polda Lampung Tahan EM, Kades Cabul Tak Pantas Peroleh Penangguhan Penahanan

BANDARLAMPUNG – Koordinator Barisan Anak Lampung Analitik Keadilan (BALAK) Yuridis Mahendra alias Idris Abung mengecam keras tindak pidana pencabulan oleh terduga EM.

EM dimaksud adalah Kepala Kampung (Kakam) Mahabang, Kecamatan Dente Teladas, Tulangbawang.

“Seorang kepala kampung yang tersangkut kasus cabul, mestinya tak layak memperoleh penangguhan penahanan. Sebab, perbuatan Kades EM itu selain mempermalukan marwah dan kehormatan seorang pamong, juga mencoreng nama baik Kabupaten Tulangbawang sebagai kabupaten Layak Anak,” kata Idris Abung, Senin (02/08).

Menurut dia, sejatinya pemberian penangguhan penahanan merupakan hak setiap tersangka atau pun terlapor. Tetapi dalam hal kasus dugaan pencabulan, apalagi terhadap anak di bawah umur, semestinya tidak dikabulkan.

“Penangguhan penahanan seharusnya memperhatikan rasa aman dan nyaman di masyarakat,” tegasnya.

Baca Juga :  Korban Hilang di Kali Bebeng Belum Ditemukan, Tim Pencari Terjunkan Alat Berat

Karena kasus ini adalah delik aduan (pelapor istri sendiri), maka jelas Abung, otomatis telah memenuhi unsur tndak pidana perzinahan seperti diatur dalam KUHP pasal 284.

Zina menurut pasal 284 KUHP adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah menikah dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya. Persetubuhan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak merupakan paksaan dari salah satu pihak.

Pasal 284 KUHP tersebut berlaku absolut, pelapor tidak dapat dituntut jika tidak ada pengaduan dari pihak suami atau istri yang dirugikan (dipermalukan).

Dalam kasus ini, tambah dia, EM layak dikenakan UU Perlindungan Anak sebab korbannya adalah anak di bawah umur.

Baca Juga :  Polemik Kekerasan Pada Wartawan Di Lampura Masuk Tahap Penyidikan, AWPI Lampura Tegas Tidak Akan Mundur

Berdasarkan Pasal 82 (2) UU 35/2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat tiga tahun.

“Bila bersandar pada UU Perlindungan Anak, maka semestinya pihak kepolisian Tulangbawang melakukan pengembangan: apakah dalam kasus ini ada atau tidaknya unsur eksploitasi anak. Eksploitasi anak yang dimaksud adalah eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap anak di bawah umur dapat dijerat dengan Pasal 76I Jo Pasal 88  Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,” jelasnya.

Baca Juga :  Soal Pemanggilan Ketua Harian KONI Lampung di Kejati, Hanibal Menghindar

Sesuai Pasal 76 I Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, disebutkan setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, bahkan turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap anak.

Para pelaku akan berhadapan dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun dan denda hingga Rp200 juta.

Ia juga mendorong kepolisian mengembangkan kemungkinan adanya unsur human trafficking atau perdagangan manusia.

“Kami serius akan mengawal kasus ini dan mendesak Polda Lampung untuk segera menangkap dan memeriksa EM.(haj/andien)

Tulis Komentar

News Feed