oleh

BALAK Desak Winarti Sanksi Tegas Kakam Dente Teladas

BANDARLAMPUNG – Barisan Anak Lampung Analitik Keadilan (BALAK) mendesak Bupati Tulangbawang (Tuba) memberikan sanksi tegas kepada Edi Marjoko (EM), Kepala Kampung (kakam) Mahabang Dente Teladas Tuba yang diduga telah mencabuli tiga anak di bawah umur.

”EM sudah dilaporkan ke polisi oleh strinya, bahkan Komnas PA juga telah melaporkan kepala kampung itu ke Polda Lampung. Jadi, Winarti tunggu apa lagi, segeralah berikan sanksi tegas kepada EM,” kata Ketua BALAK, Idris Abung, Rabu (04/08).

Idris Abung meyakini, kasus hukum EM yang kini ramai disorot masyarakat sudah diketahui Ibu Bupati.

“Pastilah dia tahu, masa gak tahu. Bukankah Pengawasan Monitoring Dan Pembinaan Supervisi para kepala desa di bawah naungan Bupati. Masa ada tiga anak umur di bawah umur dicabuli oleh pamong, bupati gak tau,” katanya.

Baca Juga :  Pendaftaran Calon Ketua DPD AWPI Lampung Diperpanjang

Sebagai kabupaten yang dinilai pusat sebagai kabupaten Layak Anak, tambah Idris Abung, sebaiknya bupati segera memanggil EM dan menjatuhkan sanksi tegas demi ketertiban dan keamanan warga desa.

Dijelaskannya Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.

Mengacu regulasi yang ada, katanya, EM selaku Kepala Desa jelas sudah melanggar Peraturan Daerah No 1 Tahun 2020 Tentang Kabupaten Layak Anak.

Selain itu, EM juga telah melanggar pasal 26 ayat (4) huruf c, d, dan m Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa berkewajiban, diantaranya, memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa, menaati dan menegakkan peraturan Perundang-undangan, dan membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa.

Baca Juga :  Mas Nanang Ajak Warga Lampung Selatan Lestarikan Semangat Gotong Royang

Selain itu ada larangan yang berlaku bagi kepala desa merujuk pada Pasal 29 UU Desa, antara lain: merugikan kepentingan umum; membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu, menyalahgunakan wewenang, tugas, hak atau kewajibannya.

Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan golongan masyarakat tertentu melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa.

Diketahui, sementara Pemberhentian dan Pengangkatan kepala desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 (Permendagri 82/2015).

Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa berdasarkan Permendagri 66/2017.

Baca Juga :  Semua Sepakat, Laut Kita Memang Kotor

Meski demikian, pengesahan pemberhentian kepala desa ditetapkan dengan keputusan bupati. (red/hengki)

Tulis Komentar

News Feed