oleh

Dugaan Tipikor di Proyek Rumah Susun Unila: MTM Lampung Layangkan Pengaduan ke Kejari Bandarlampung

BANDARLAMPUNG – Masyarakat Transparansi Merdeka (MTM) Lampung, Rabu (22/09) siang mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri Bandarlampung.

Mereka mengadukan sejumlah temuan hasil investigasi MTM Lampung yang menduga telah terjadi tindak pidana korupsi proyek APBN 2021 pada pekerjaan Pembagunan Rumah Susun UNILA di naungan satuan kerja SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Lampung

Proyek senilai Rp11.659.239.900 itu dilaksanakan oleh PT Sihyong Jaya Persada.

Ini adalah laporan kedua yang dilayangkan MTM ke lembaga penegak hukum. Sebelumnya, pengaduan yang sama terkait dugaan tindak pidana korupsi itu telah dilaporkan ke Polda Lampung dan Poltabes Bandarlampung pada Senin (20/09).

 

Banyak Fakta Pelanggaran

Menurut Dewan Direktur MTM Lampung, Ashari Hermansyah, penyampaian pengaduan tersebut sudah memenuhi kriteria tertentu sehingga diambil keputusan untuk menyampaikan hal ini kepada aparat penegak hukum.

Baca Juga :  Langkah Polri Berantas Pinjol Ilegal Diapresiasi Pakar Hukum Pidana

Banyak temuan yang didapatkan oleh MTM, antara lain ditemukan fakta pelanggaran pada pekerjaan plat lantai 2 tidak dilakukan pemasangan kawat bedrat secara merata.

MTM juga menemukan tulangan besi pada balok beton terdapat karat, sehingga berpotensi keras menimbulkan korosi yang mudah merusak beton.

Ditemukan pula fakta bahwa susunan tulangan plat tidak seimbang yang disinyalir dibuat bersilang, sehingga patut diduga telah terjadi pengurangan volume pasangan pembesian.

Kemudian kata, Ashari, terdapat pada pekerjaan Shear wall atau dinding penahan gempa tulangan ties tidak di-las, melainkan hanya dengan mengikatan kawat bendrat.

Lalu, jarak kolom tulangan pembesian disetting hanya sekitar 22 cm x 17 cm, seharusnya 12,5 cm. Pengurangan ukuran ini dapat mempengaruhi gaya tegangan tarik train dan berpotensi terjadi keretakan dikemudian hari.

Baca Juga :  Bobol Ratusan Juta, WNA Turki Diduga Dalangi Aksi Skimming ATM di Jateng

Sementara Kepala Satker SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Lampung belum dapat dikonfirmasi terkait laporan. Sebab pejabat yang berwenang di satker itu masih berada di luar kota. (red)

Tulis Komentar

News Feed