oleh

Kepemimpinan Lampura Jomblo, BALAK : Jangan saling lempar handuk

SUDAH 18 Bulan Lebih sudah posisi Wakil Bupati Lampung Utara masih saja mengalami kekosongan, sehingga dalam perjalanan mekanisme pemilihan Wakil Bupati memunculkan banyak Informasi dan Spekulasi dugaan-dugaan miring persoalan dinamika politiknya.

Diketahui bersama sejak penangkapan hingga pasca telah diputuskannya status Hukum Bupati Agung Ilmu Mangkunegara menjadi tersangka yang kemudian memunculkan Sosok Budi Utomo menjadi Bupati Lampung Utara tanpa pendamping alias jomblo.

Sementara Wakil kepala daerah merupakan salah satu jabatan yang strategis dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Hal ini mendapat Sorotan dari Koordinator Barisan Anak Lampung Analitik Keadilan Yuridis Mahendra yang familier Disapa Idris Abung.

Pria Gondrong ini memaparkan bahwa  Wakil Bupati merupakan perangkat Sistem tatanan strategis sebab, Wabup merupakan suatu jabatan yang berada satu tingkat dibawah jabatan wakil kepala daerah, yang sering dikenal sebagai jabatan nomor dua tertinggi di dalam pemerintahan daerah.

Baca Juga :  Gempal Lampura Akan Hearing dengan DPRD Bahas Angkutan Overload

Sehingga Dalam perkembangannya Kekosongan ini tidak menutup kemungkinan suatu saat terjadi yang memungkinkan kepala daerah berhalangan dikarenakan sesuatu lain hal maka sosok wakil kepala daerah inilah yang mewakili, sehingga tidak memungkinkan baginya untuk berhalangan mengemban jabatannya selaku kepala daerah.

” Kita semua sudah tahu ya, sampai dengan sekarang ini Lampung Utara tidak memiliki sosok Wakil Bupati yang Secara yuridis normatif hal ini sudah melanggar aturan Perundang undangan dan Perturan Pemerintah No 6 tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.” Katanya.

Menurut Undang Undang secara tegas telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Baca Juga :  DPC LP3K RI Soroti Pemalsuan Tandatangan 10 Kepala Desa Untuk Pencairan Dana BOK Ratusan Juta Rupiah

” Tepatnya dalam ketentuan Pasal 176 ayat (4) yang jelas menghendaki dilakukan pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah selama 18 (delapan belas) bulan,” jelasnya.

Pihaknya menilai antara pihak DPRD Lampung Utara dan Bupati Budi Utomo Tidak Serius dalam urusan Pemilihan Wabub sehingga terkesan tidak ada  Urgensi.
“sehingga memunculkan banyak Dugaan Spekulasi dan Tanggapan miring adanya kepentingan politik dalam Mekanisme pemilihan Wabup ini, ” katanya.

DPRD LAMPUNG UTARA sudah serius bekerja mulai membentuk tatib hingga pembentukan Panitia Pemilih.
“tapi itupun kami menilai kinerja DPRD ini masih Setengah hati, di perparah lagi dengan kesan ketidak keseriusan Bupati Lampung Utara yang terkesan Slow tenang tenang saja yang mestinya Bupati lah yang paling serius sebab wakil Bupati merupakan bagian perangkat penting dalam menjalankan Roda pemerintah.” Katanya.

Baca Juga :  DPD AWPI Lampung Tetapkan Gunadi Jabat Plt DPC AWPI Lampung Utara

“Maka kesan Saling Lempar Handuk inilah yang kami khawatirkan dapat memunculkan spekulasi yang berdampak pada penciptaan Disharmonisasi yang di sebabkan dari sebuah Pengangkangan aturan. dinamika politik seperti  jelas tidak mendidik dan merugikan Masyarakat Lampung utara” Lanjutnya.

Sehingga untuk mencegah berlarut larutnya kekosongan ini BALAK mendesak pihak DPRD Lampung Utara untuk mengeluarkan Ajian Saktinya untuk segera menggunakan hak angket dan hak interpelasi.

Jika hal itu tidak juga di gunakan oleh DPRD Lampung Utara maka Tidak menutup kemungkinan akan memunculkan Kemarahan Masyarakat Lampung Utara Yang akan Memakzulkan Bupati Lampung Utara ” Ujarnya (red)

Tulis Komentar

News Feed