oleh

DPC LP3K RI Soroti Pemalsuan Tandatangan 10 Kepala Desa Untuk Pencairan Dana BOK Ratusan Juta Rupiah

Lampung Utara – Ketua LSM Lembaga Pendidikan Pemantauan dan Pencegahan Korupsi Republik Indonesia DPC-LP3K-RI Lampung Utara M.Gunadi Melaksanakan Investagasi  Pulbaket bersama tim dan awak media, Kamis. (21/10/2021).

Terkait dengan adanya dugaan pamalsuan tandatangan 10 Kepala Desa oleh oknum petugas Puskesmas Kalibalangan.

Kronologis terungkap dugaan pemalsuan tanda tangan yang dimaksud, dengan modus Operandi memalsukan tanda tangan Kepala Desa.

Bertujuan untuk pencarian dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tahun Anggaran 2020- 2021 dengan Pagu Anggaran Ratusan Juta Rupiah.

“Yang di peruntukkan dalam pembiayaan Operasional kegiatan Supervisi perjalanan Dinas.” Kata M Gunadi

Adapun pemalsuan tandatangan di maksud, terdapat di dalam Surat Perintah Tugas (SPT) Penanganan Covid- 19, di Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara.

Baca Juga :  Kapolres Lampung Utara Pimpin Lansung Patroli Hunting Antisipasi Premanisme, Pastikan Kondusif

Hal ini di ungkapkan oleh dua Kepala Desa dari 10 Korban lainnya, yakni Kepala Desa Kembang Tanjung Hatta Majid dan Kepala Desa Kali Bening Raya Rudi Fadli beberapa hari yang lalu.

Sementara Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara Pun Ikut Angkat Bicara  Terkait dengan dugaan pemalsuan tandatangan Kepala Desa oleh Oknum Puskesmas Kalibalangan. Dalam Surat Perintah Tugas (SPT) Supervisi Perjalanan Dinas Puskesmas Kalibalangan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara.

Hendri mewakili Kepala Dinas Kesehatan Lampung Utara mengatakan terkait dengan kewenangan internal telah pihaknya lakukan.

“Untuk melakukan pembinaan secara internal dan hal tersebut sudah kami klarifikasi
Untuk di ketahui juga, permasalahan ini telah kami sampaikan ke Inspektorat Lampung Utara , agar untuk di lakukan evaluasi pengawasan secara Internal.” Katanya

Baca Juga :  Kapolres Lampung Utara Pimpin Lansung Patroli Hunting Antisipasi Premanisme, Pastikan Kondusif

Jika terbukti bersalah dan ada dugaan perbuatan melawan hukum kita serahkan ke Aparat Penegak Hukum untuk menindaklanjutinya,” lanjut Hendri.

Belum diketahui siapa dibalik pemalsuan Tanda tangan tersebut dan permasalahan ini diserahkan ke Inspektorat Lampung Utara.
(*)

Tulis Komentar

News Feed