oleh

Selain Tak Ada Keseimbangan Alokasi di OPD, Fraksi PDIP Temukan Pemborosan APBD Provinsi Lampung 2022

 

Bandar Lampung – Fraksi PDI-Perjuangan DPRD Provinsi Lampung, menilai selain tak ada keseimbangan alokasi anggaran di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pihaknya juga menemukan adanya pemborosan anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung tahun anggaran 2022.

Dalam struktur Rancangan Peraturan Daerah APBD Pemprov Lampung Tahun Anggaran 2022 ditargetkan pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp6.558.085.742.933 (6,6 triliun).

Belanja daerah dianggarkan sebesar Rp7.011.699.025.933. (Rp7 triliun). Kemudian struktur pembiayaan daerah Rp644.793.283.000 sedangkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp191.180.000.000.

“Kami memperhatikan tidak ada keseimbangan alokasi anggaran untuk beberapa OPD dan penetapan besaran anggaran untuk masing-masing OPD, karena sepertinya tidak melihat sasaran atau target-target yang telah ditetapkan dalam rpjmd 2019-2024 baik dokumen lama maupun dokumen baru Untuk penyempurnaan rpjmd 2019-2024,” ujar Jubir Fraksi PDI-Perjuangan DPRD Provinsi Lampung, Budi Chondrowati, saat Paripurna pandangan umum fraksi-fraksi terhadap raperda APBD Provinsi Lampung anggaran 2022, Selasa (16/11/2021).

Baca Juga :  Waketum GARPU Berikan Surat Mandat Kepada Calon Ketua DPW GARPU Lampung

Sebagai gambaran jelasnya, pada dinas penting untuk kesejahteraan masyarakat yaitu Dinas Ketahanan Pangan dan Holtikultural lalu Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan dinas Perkebunan hanya mendapat anggaran sebesar Rp136 miliar atau 1,94 persen dari APBD 2022.

Lalu di Dinas Koperasi dan UKM Rp17,86 miliar, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Rp181,43 miliar, Dinas Perindustrian dan Perdagangan mendapat alokasi hanya Rp27 miliar 958 juta.

“Maka kita bandingkan dengan alokasi anggaran untuk infrastruktur melalui dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruangan (PUPR), serta dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dalam pengairan sumber daya air yang mendapat anggaran lebih dari 1,172 triliun,” ungkapnya.

Selain itu terangnya, pihaknya juga melihat masih adanya pemborosan anggaran di lingkungan sekretariat daerah yang merupakan untuk pendukung dalam pembangunan Lampung.

Baca Juga :  Waketum GARPU Berikan Surat Mandat Kepada Calon Ketua DPW GARPU Lampung

“Seperi anggaran pada penyelenggaraan rakor Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di biro-biro dalam koordinasi sekretariat daerah berlebihan dan boros serta tidak realistis,” tegas Budi Chondrowati.

Kemudian kata Dia, jika dicermati dan dijumlahkan anggaran rakor dan konsultasi SKPD dalam Tahun 2022 dilakukan sebanyak 180 kali dengan biaya Rp14,9 miliar lebih. Padahal jelas Chondrowati, hari kerja dalam Tahun 2022 hanya 260 hari kerja, ini berarti setiap 2 hari sekali selama 1 tahun rakor terus yang melibatkan seluruh SKPD di pemerintahan provinsi Lampung.

“Untuk rapat saja menghabiskan Rp14,9 miliar untuk rapat di sekretariat daerah. Padahal kalau ini di alokasikan untuk yang lainnya yang lebih penting seperti untuk semua komoditi perkebunan dan dinas penting untuk kesejahteraan masyarakat,” tandasnya.

Baca Juga :  Waketum GARPU Berikan Surat Mandat Kepada Calon Ketua DPW GARPU Lampung

( Zul ).

Tulis Komentar

News Feed