oleh

Ramai-ramai Setor Kelebihan Bayar Rp7 Miliar di Lamteng, Sumarsono: Karena Kurang Pengawasan

ANGKA kelebihan bayar sejumlah proyek di Lampung Tengah pada pelaksanaan anggaran 2021 lalu mencapai Rp7 miliar. Fantastis, dan untung terendus BPK. Legislator setempat meminta dinas terkait melakukan evaluasi mendalam dengan memberi ‘rapido’ kepada pihak ketiga meski sudah membayar dan memberi sanksi tegas kepada pihak ketiga yang membandel.

——–

Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Lampung Tengah Sumarsono mengakui kelebihan bayar sampai sebesar itu akibat lemahnya pengawasan.

“Ya bisa dibilang begitu. Kita akui saja bahwa masih ada kelemahan di bidang pengawasan oleh pemerintah daerah, khususnya oleh pejabat terkait pelaksanaan dan pengawasan. Ke depan jangan sampai terulang lagi,” kata Sumarsono, kepada Haluan Lampung, Minggu (12/06/22).

Baca Juga :  Parosil Mabsus Wacanakan Pengibaran Bendera Raksasa

Sumarsono mengatakan, kelebihah bayar tersebut umumnya terjadi di wilayah bagian timur yang jauh dari jangkauan.

“Mungkin dikira jauh dari pengawasan, mereka pikir bisa tidak ketahuan, padahal pemeriksaan oleh BPK sekarang ini sudah canggih, gak bisa main-main lagi, pasti ketahuan,” kata Sumarsono.

“Pokoknya, pihak ketiga yang tidak mau mengembalikan kelebihan bayar pasti kena sanksi. Jangan main-main. Yang udah setor kami juga minta dinas terkait (Bina Marga) membuat daftarnya untuk menjadi catatan ke depan,” tegasnya lagi.

Sumarsono membenarkan, sejak BPK mengungkapkan temuannya, sebagaian besar pihak ketiga ramai-ramai menyetorkan kelebihan bayar ke kas daerah.

“Sebagian besar memang sudah setor, tapi kami tetap minta Bina Marga membuat catatannya. Kami tidak ingin yang begini terus berulang,” urainya.

Baca Juga :  Lambar Terima Penghargaan KLA Madya dan Duta Anak 2022

Sumarsono meminta masyarakat peduli pelaksanaan anggaran di dilingkungannya. Ia minta masyarakat tidak takut melaporkan bila menemukan ada kerjaan yang tidak benar.

“Jangan takut, itu uang rakyat kok. Laporkan kepada kami, pasti kami tindaklanjuti,” tegasnya.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK), diketahui ada kelebihan bayar kepada pihak ketiga pada kegiatan di Dinas Bina Marga dan BK mencapai Rp7 miliar.

Gusmara Jaya, Kadis Bina Marga dan BK Kabupaten Lampung Tengah menjelaskan bahwa temuan tersebut rata-rata ada di proyek jalan.

Dia mengakui jumlah pengembalian kelebihan bayar masih tersisa sekitar Rp500 juta. Ia meminta pihak-pihak terkait agar menyetorkannya.

Gusmara juga mengatakan akan mengevaluasi temuan. “Ke depan kita wajibkan semua pihak yang terlibat melakukan pengukuran ulang sebelum melaksanakan kegiatan.(iwa)

Tulis Komentar

Baca Juga