oleh

Dewan Pers Mendukung, Saatnya Pejabat Berani Menolak Insan Pers Belum Tersertifikasi

Haluan Lampung – Pejabat publik sipil dan TNI/Polri tidak perlu ragu-ragu lagi untuk tidak melayani atau menolak insan pers yang belum tersertifikasi, termasuk tidak melayani insan pers dari perusahaan pers yang belum terverifikasi. Pejabat yang berani bersikap tegas untuk mengatakan tidak melayani wartawan seperti itu, justru dinilai Dewan Pers sebuah keharusan untuk mendorong mekarnya profesional pers.

Harus diakui saat ini masih banyak insan pers yang belum tersertifikasi yang disebabkan terkendala biaya untuk mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW).

Dan harus diakui pula masih banyak perusahaan pers yang belum terverifikasi oleh Dewan Pers, meski sebagian diantaranya masih dalam proses verifikasi administrasi dan faktual.

Mengapa Harus Tegas?

Video viral tentang audiensi jurnalis dengan Kapolres Sampang, AKBP Arman SIK MSi,
pada 14 Juni 2022 di Mapolres Sampang, Jawa Timur, mendapat perhatian serius dari
Dewan Pers.

Baca Juga :  Implementasi Ajaran Agama, SMPN 36 Tingkatkan Ketakwaan Siswa

Dalam cuplikan video itu, Kapolres menyatakan hanya akan melayani insan pers yang tersertifikasi dan perusahaan pers yang sudah terverifikasi di Dewan Pers.

Pernyataan Kapolres ini sempat dipersoalkan oleh beberapa jurnalis.

Menanggapi video yang viral itu, Dewan Pers langsung mengadakan diskusi pada Jumat (17/6) di Jakarta.

Anggota Dewan Pers yang hadir dalam diskusi adalah M Agung Dharmajaya (wakil ketua), Asmono Wikan (anggota dan ketua Komisi Pemberdayaan
Organisasi), Ninik Rahayu (anggota dan ketua Komisi Penelitian, Pendataan, dan Ratifikasi), serta Paulus Tri Agung Kristanto (anggota dan ketua Komisi Pendidikan dan Pengembangan Profesi).

Dewan Pers Mendukung

Menyangkut pernyataan Kapolres Sampang itu, Dewan dalam siaran persnya menyatakan sebagai berikut:

Baca Juga :  Implementasi Ajaran Agama, SMPN 36 Tingkatkan Ketakwaan Siswa

1. Dewan Pers mendukung penuh setiap upaya para pejabat publik termasuk TNI/Polri dalam mendorong wartawan dan perusahaan pers semakin profesional.

2. Profesionalisme wartawan dan perusahaan pers dalam hemat Dewan Pers ditandai antara lain oleh sertifikasi bagi wartawan dan verifikasi perusahaan pers yang diselenggarakan oleh Dewan Pers.

3. Pernyataan Kapolres Sampang, AKBP Arman SIK MSi, di hadapan jajaran Polres dan media di Sampang beberapa waktu lalu, yang meminta agar wartawan harus tersertifikasi dan perusahaan pers sudah lulus verifikasi oleh Dewan Pers, patut diapresiasi. Dewan Pers berharap semakin banyak pejabat publik dan penegak hukum bersikap senada
dengan Kapolres Sampang, guna mendorong kian mekarnya profesionalisme wartawan dan perusahaan pers di Indonesia.

Baca Juga :  Implementasi Ajaran Agama, SMPN 36 Tingkatkan Ketakwaan Siswa

4. Dewan Pers berharap agar wartawan dan perusahaan pers yang sudah lulus mengikuti
sertifikasi dan verifikasi senantiasa bekerja berlandaskan UU Pers dan Kode Etik
Jurnalistik.

Dalam siaran pers ini, Dewan Pers juga menegaskan bahwa Dewan Pers tidak mengakui kegiatan sertifikasi wartawan yang diselenggarakan oleh organisasi lain, di luar yang dilaksanakan oleh Dewan Pers bersama para lembaga uji yang telah ditunjuk.(iwa)

Tulis Komentar