oleh

Buntut Perkara Kades Rawa Selapan: Didzolimi, FKMFHL Berniat Lakukan Perlawanan Hukum Terkait Ujaran Kebencian

Bandarlampung – Perkara dugaan pencabulan dengan terdakwa Kades Rawa Selapan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kalianda. Namun Forum Komunikasi Mahasiswa Fakultas Hukum Lampung (FKMFHL) yang mengawal perkara ini berniat melakukan perlawanan hukum terhadap pihak-pihak yang telah menebar ujaran kebencian yang telah mencemarkan nama baik aliansi mahasiswa tersebut.

Diketahui Majelis Hakim telah memutuskan membebaskan Kades Rawa Selapan dari semua tuduhan. Namun nama baik Kades Rawa Selapan terlanjur rusak akibat stigmasisasi dari berbagai pernyataan dan fitnahan.

Bahkan, upaya menyudutkan bertendensi pada ujaran kebencian terhadap Forum Komunikasi Mahasiswa Fakultas Hukum Lampung (FKMFHL) yang aktif mengawal perkara ini masih terus berlangsung.

“Tugas kami mengawal, memastikan persidangan perkara itu berjalan dengan benar dan berkeadilan. Dan terbukti semua tuduhan itu tidak benar. Tapi mengapa kami yang diserang. Mengapa kami yang dizholimi,” kata Koordinator FKMFHL, Cada Davitra Akbar, Minggu 26 Juni 2022.

Cada mencatat ada sejumlah stigma negatif yang langsung mengarah ke FKMFHL dari pernyataan sejumlah orang atau pihak. Antara lain menyebutkan FKMFHL sebagai kelompok mahasiswa bermental preman, Mahasiswa Nasi Bungkus, Mahasiswa Bayaran, Mahasiswa Selangkangan, bahkan menuduh mahasiswa bagian dari keluarga terdakwa dengan mengaitkan salah satu keluarga tersangka adalah seorang Dosen.

Baca Juga :  Pelaku Pencurian di Way Kanan Dihadiahi Timah Panas

Mewakili Forum Komunikasi Mahasiswa Fakultas Hukum Lampung, dalam keterangannya kepada awak media pada Minggu 26 Juni 2022, meminta semua pihak untuk menghormati keputusan Majelis Hakim.

“Kami mengutuk semua tuduhan yang ditujukan kepada kami. Setop mencaki-maki, hormati keputusan majelis hakim,” tegasnya.

Cada mengingatkan apa yang dilakukan FKMFHL semata untuk memastikan hukum benar-benar ditegakkan.

“Apakah salah kami mengawal kasus ini. Mengapa justru kami diserang dengan kalimat yang mendiskreditkan,” jelasnya lagi.

Ia memuji keputusan hakim membebaskan Kades Rawa Selapan dari semua tuduhan. Sejurus dengan itu, FKMFHL juga meminta pihak ‘pembenci’ melakukan hal yang sama.

Pembelaan yang dilakuan FKMFHL, menurut dia, murni didasari kajian mendalam FKMFHL yang menemukan banyak kejanggalan pada pokok perkara ini sejak awal.

Baca Juga :  Sambo Ditangkap? Info Resmi Tunggu Keterangan Bareskrim Polri

“Kami tahu persis kasus ini sarat dengan kepentingan politik,” kata Cada yang sejak awal mengaku memiliki alat bukti pasca mentahnya laporan korban ke pihak Polres Lampung Selatan.

Bukti dimaksud adalah bukti petunjuk berupa rekaman yang mengatasnamakan “Kelompok 7 ” yang berisi perbincangan akan di setting ulang.

Cada juga mengungkit adanya fakta persidangan, bahwa korban menceritakan telah di cabuli sebanyak 20 kali. Tapi Pasal yang didakwakan adalah Pasal 285 yang berbunyi “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan diancam karna melakukan pemerkosaan”.

Sedangkan Pasal 289 berbunyi “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, dihukum karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan

“Merujuk pada kedua pasal itu, apakah iya korban dicabuli 20 kali dengan kekerasan. Jika iya mengapa yang menjadi laporan dan di persidangan hanya menjelaskan dua kali pencabulan yang terjadi di tanggal 7 Februari dan 10 Februari 2022,” urainya.

Baca Juga :  Sosok Fenomenal Terkini: Bukan Anies, Ganjar atau Prabowo, Tapi Kamaruddin Simanjuntak, Buktinya Kuat!

Anehnya, tambah dia, tersangka dikenalkan pasal Pasal 294 ayat 2 yang menyebutkan pegawai negeri yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang di bawah perintahnya atau dengan orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga.

“Emangnya Kepala Desa itu PNS kita semua tahu bahwa kepala desa itu dilantik oleh bupati, dan surat keputusan pengangkatan Kepala Desa itu ditandatangani oleh Bupati. Sejak kapan bupati dapat mengangkat Kepala Desa menjadi PNS” tanya Cada.

Ia juga menyoal adanya pemberitaan yang mengabarkan pencabulan itu sempat terjadi di mobil ambulan. Tapi tidak tidak satu pun saksi atau pun korban menceritakan pencabulan di ambulan itu.(red)

 

Tulis Komentar

Baca Juga