Way kanan – Pemerintah Kecamatan Negeri Agung menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) yang dihadiri oleh seluruh Kepala Kampung se-Kecamatan Negeri Agung, UPT, USPIKA, Kepala Sekolah SMA dan SMK, serta Ketua Karang Taruna Kecamatan Negeri Agung. Kegiatan yang berlangsung di aula Kecamatan Negeri Agung ini dibuka oleh Sekcam Sadikul Husna dan dilanjutkan dengan pengarahan oleh Camat Negeri Agung, Bapak Hepi Heriyanto.
Dalam arahannya, Camat Hepi Heriyanto menekankan pentingnya sinergi seluruh unsur pemerintahan dan lembaga dalam menjaga stabilitas keamanan dan menyukseskan berbagai program kecamatan. Salah satu isu utama yang dibahas adalah keamanan wilayah Kecamatan Negeri Agung, terutama terkait dengan masih kurangnya personel Babinsa dan Bhabinkamtibmas. Untuk itu, Camat bersama Ketua APDESI akan segera berkoordinasi dengan Kapolsek dan Dandim guna menambah petugas keamanan. Camat juga menyampaikan rencana pelibatan anggota TNI AL yang bertugas di Negeri Agung untuk memperkuat pengamanan wilayah.
Rakor juga membahas persiapan HUT RI ke-80 tahun 2025. Berdasarkan kesepakatan, SMA Negeri 1 Negeri Agung akan menjadi petugas pengibar bendera (Paskibraka). Namun, dalam laporannya, pihak sekolah menyampaikan bahwa para anggota paskibraka belum memiliki seragam dan atribut lengkap. Menanggapi hal tersebut, Camat Negeri Agung akan segera berkoordinasi langsung dengan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Negeri Agung guna mencari solusi terbaik.
Selain itu, Rakor juga menyepakati akan digelarnya pertandingan sepak bola dan bola voli antar kampung se-Kecamatan Negeri Agung. Pertandingan sepak bola akan dilaksanakan di Kampung Tanjung Rejo, sementara pertandingan bola voli akan berlangsung di Kampung Bandar Dalam. Biaya pendaftaran untuk setiap tim ditetapkan sebesar Rp 250.000. Camat menghimbau kepada seluruh Kepala Kampung agar dapat mengirimkan tim atau atlet dari kampung masing-masing guna menyemarakkan perayaan HUT RI.
Permasalahan juga muncul dalam sesi diskusi, di mana Kepala Kampung Bandar Dalam sekaligus Ketua APDESI, Bapak Hasani, menyampaikan keluhan mengenai penyaluran bantuan beras bersubsidi. Ia menyebut bahwa pendistribusian yang dilakukan serentak pada hari itu dinilai tidak tepat sasaran dan jumlahnya mengalami penurunan. “Ada warga yang berkecukupan justru menerima bantuan, sedangkan warga yang benar-benar membutuhkan malah tidak mendapatkannya. Ini menimbulkan gelombang protes dan ketidakpercayaan masyarakat kepada Kepala Kampung,” ujarnya dengan nada tegas.
Untuk itu, Hasani mendesak agar pihak BPS dan pendamping PKH melakukan pendataan ulang secara akurat dan objektif. Ia juga berharap pemerintah yang berwenang dapat segera melakukan evaluasi dan perbaikan dalam proses pendataan dan penyaluran bantuan, agar ke depan tidak menimbulkan konflik sosial di tengah masyarakat.
Rakor ini ditutup dengan ajakan kepada seluruh peserta agar lebih aktif menjalankan tugas sesuai fungsi dan kewenangan masing-masing, serta menjaga komunikasi dan koordinasi dalam membangun Kecamatan Negeri Agung yang aman, tertib, dan maju. (Med)
