Anggaran Perjas 2022 Dinas Ketahanan Pangan Fiktif

Anggaran Perjas 2022 Dinas Ketahanan Pangan Fiktif
Anggaran Perjas 2022 Dinas Ketahanan Pangan Fiktif. Foto Ilustrasi

Anggaran Perjalanan Dinas (Perjas) 2022 yang dikelola Dinas KPTPH Lampung diketahui fiktif. Tak hanya itu, BPK RI perwakilan Lampung juga menemukan, pembayaran honorarium kegiatan internal ada yang ‘menyimpang’

Bandarlampung – Anggaran Perjalanan Dinas (Perjas) tahun anggaran (TA) 2022 yang dikelola Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura (KPTPH) Provinsi Lampung, diketahui fiktif.

Bacaan Lainnya

Hal itu terkuak dari Laporan Hasil Pemrtiksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Lampung TA 2022, sebagaimana dirilis beberapa waktu lalu.

BPK mencatat, dana perjas yang dinilai fiktif itu sebesar Rp26.186.000,00. Yakni, mencakup bukti penginapan ke luar daerah yang tidak sesuai fakta lapangan.

Selain itu, ditemukan pula biaya perjalanan dinas yang dilakukan beririsan (bersamaan) sebesar Rp760.000,00.

Baca Juga  Rp350 Juta Hilang, Tantangan Penyidik Hadapi Anggota DPRD Tanggamus

Dari hasil konfirmasi tim BPK, ditemukan bahwa pihak pengelola penginapan (hotel) tidak pernah menerima tamu hotel dari Dinas KPTPH Lampung.

Bahkan, pengelola hotel juga tidak pernah mengeluarkan nota tagihan biaya penginapan sebesar Rp25.425.000,00.

Selain biaya penginapan, BPK juga menemukan bukti lain yang dinilai ‘menyimpang’.

Yakni, honorarium pembayaran narasumber dari internal Dinas KPTPH Lampung, yang dibayarkan secara penuh atau 100%, bukan sebesar 50%.

Hal itu, dinilai BPK telah melanggar ketentuan Undang Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dari hasil penghitungan ulang dan keterangan Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaksana Kegiatan pembayaran honorer internl ini, BPK mendapati kelebihan pembayaran honorarium sebesar Rp21.820.000,00.

Baca Juga  Terungkap, Oknum Dosen UIN RIL Sudah 6 Kali Setubuhi Mahasiswinya

Hingga total anggaran yang dinilai BPK telah disimpangkan, mencapai Rp48.006.000,00. Nah, atas dasar itu pula, BPK merekomendasikan kepada Dinas KPTPH Lampung mengembalikan biaya hotel fiktif dan kegiatan yang beririsan Rp26.186.000,00 ke kas daerah.

BPK juga merekomendasikan instansi ini, untuk mengembalikan dana kelebihan pembayaran honorer internal Rp21.820.000,00 ke kas daerah.

Menyikapi persoalan ini, Kepala Dinas KPTPH Lampung Bani Ispriyanto belum bersedia memberikan pernyataan resmi. Dihubungi wartawan, Kamis-Jum’at (16-17/11/2023), salah seorang staf Dinas KPTPH Lampung menyatakan bahwa, Kepala Dinas sedang tidak berada di tempat.

Ditanyakan melalui sambungan WhatApps, pun tidak membalas beberapa pertanyaan yang dikirimkan kepadanya.(*)

Pos terkait