Home / Metroblitz

Minggu, 29 Januari 2023 - 23:05 WIB

Apa Kabar Rembug Desa/Kelurahan, Masihkah Berjalan?

Wakil Ketua I DPRD Provinsi Lampung, Elly Wahyuni, di acara Sosialiasi Peraturan Daerah di Pekon Tambah Rejo, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu/Istimewa

Wakil Ketua I DPRD Provinsi Lampung, Elly Wahyuni, di acara Sosialiasi Peraturan Daerah di Pekon Tambah Rejo, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu/Istimewa

BANDAR LAMPUNG – Lama tidak terdengar, istilah rembug desa/kelurahan kembali dibicarakan dan menjadi materi utama acara Sosialiasi Peraturan Daerah di Pekon Tambah Rejo, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, Sabtu (28/1/2023).

Materi itu disampaikan Wakil Ketua I DPRD Provinsi Lampung, Elly Wahyuni. Ia memberi judul materinya: Pentingnya Pedoman Rembug Desa dan Kelurahan.

Tahukah Anda, bahwa Provinsi Lampung punya Peraturan Daerah terkait Pedoman Rembug Desa dan Kelurahan dalam Pencegahan Konflik sejak 2016 lalu semasa Gubernur Ridho Ficardo (Perda Nomor 1 tahun 2016).

Baca Juga  Soal Karyawan yang Arogan, FIF Pringsewu Janji Berikan Sanksi Tegas

Perda itu memuat 22 pasal, bahkan memuat pasal sanksi administratif bagi unsur pemerintahan desa/kelurahan bila tidak melaksanakan Perda ini.

Dan tahukah Anda, Perda ini juga mengharuskan unsur pemerintahan desa/kelurahan melaksanakan rembug desa/kelurahan paling sedikit satu kali sebulan atau sewaktu-waktu apabila ada permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik terbuka.

Bagaimana di tempat Anda, apakah rembug desa/kelurahan rutin dilakukan?

“Ini penting kami sampaikan dan harus dilaksanakan oleh pemerintahan desa/kelurahan. Kita punya perda-nya,” kata Elly Wahyuni.

Seluruh pemerintahan desa/kelurahan harus melaksanakan semua pasal-pasannya.

Baca Juga  Pemprov Lampung Klaim 9 Indikator Makro 2022 Terpenuhi

“Ini penting agar masyarakat dapat menyikapi setiap masalah dengan lebih mengedepankan musyawarah, agar setiap persoalan yang terjadi di lingkungan kita dapat disikapi dengan baik,” tambah Elly Wahyuni.

Dalam sejarah pembuatannya, regulasi yang diteken gubernur pada 14 Juli 2016 dimaksudkan untuk mencegah terjadinya gesekan di masyarakat melalui musyawarah mufakat.

“Kita harus pandai menyikapi masalah, jangan mudah terprovokasi supaya hubungan bermasyarakat dapat terjalin dengan baik, jangan tinggalkan budaya gotong royong di lingkungan sekitar,” tambahnya diakhir paparannya.(IWA)

Share :

Baca Juga

Metroblitz

Hijau Daun Meriahkan Hari Kedua Lampung Fair 2022

Metroblitz

Wali Kota Bandar Lampung Resmikan Taman Kuliner UMKM Siger Sukaraja

Metroblitz

DPRD Bandarlampung Wanti-wanti Netralitas ASN di Pemilu 2024

Metroblitz

164 Bencana Terjadi di Tahun 2022, Timbulkan Kerugian Hingga Rp468 Juta

Metroblitz

Pemkot Bandar Lampung Bagikan Paket Beras Guna Tangani Inflasi

Metroblitz

Pemkab Lamteng dan Semua Pihak Diminta untuk Selesaikan Konflik PT GAJ

Metroblitz

Gubernur Pesan Ini di Es Teh Indonesia, Wajib Dicoba

Metroblitz

Tahun 2022, Provinsi Lampung Tetap Mengukir Prestasi
Akashi PediaNawasiana