AWPI Bekasi Sesalkan Molornya Jadwal Sidang Ajudikasi di Komisi Informasi

Sidang sengketa informasi publik antara AWPI dan Pemkot Bekasi/Dok.Haluan

BANDUNG – Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat menggelar sidang sengketa informasi publik dan terbuka untuk umum.

Sidang sengketa ajudikasi non litigasi dengan agenda sidang ajudikasi pembuktian perdana sengketa informasi publik dengan register 2088/K-83/PSI/KI- BR/VI/2022 antara DPC Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (AWPI) sebagai Pemohon terhadap Pemerintah Kota Bekasi selaku termohon, di Kantor Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, Selasa (29/11/2022).

Bacaan Lainnya

Sidang tersebut, sesuai hukum acara agenda persidangan

Sidang yang seharusnya dimulai pukul 10.00 WIB, harus molor dikarenakan pihak Pemkot Bekasi selaku termohon belum hadir. Maka sidang baru dibuka pada pukul 11.30 WIB.

Dalam pelaksanaan SAP, majelis sidang sengketa informasi diketuai oleh, Dadan Saputra, selaku ketua majelis komisioner, Dedi Darmawan dan Yudha Ningsih sebagai anggota majelis.

Dadan menanyakan kehadiran para pihak kepada panitera pengganti Maman Suparman.

Panitera pengganti menginformasikan, bahwa pihak termohon Pemkot Bekasi belum hadir dalam ruangan sidang.

Selanjutnya, Dadan Saputra menanyakan pemohon tentang informasi mengenai surat kuasa, pemohon diihadiri Ketua DPC AWPI Kota Bekasi Jerry dan Rhagil Asmara yang dikuasakan oleh AWPI Kota Bekasi sekaligus penasihat AWPI.

Dalam sidang SAP perdana bagi pemohon dan termohon, Dadan menyampaikan
harus melakukan pengujian konsekuensi berdasarkan alasan pada pasal 17 Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan suatu informasi sebagai informasi yang dikecualikan.

Baca Juga  Pesawaran Tingkatkan Layanan Kesehatan: 15 Puskesmas Resmi Jadi BLUD

“Untuk menanggapi uji konsekuensi, pada sidang SAP kedua akan menghadirkan saksi ahli untuk menilai dan menanggapi dari uji konsekuensi tersebut,” ucap Dadan Saputra.

Kuasa AWPI Kota Bekasi, Rhagil Asmara menanyakan Peraturan Pemerintah (PP) No. 61 Tahun 2010, Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

“Nanti dijawab oleh ketua majelis di luar persidangan,” ungkapnya.

Perlu diketahui, pada saat sidang sedang berlangsung dan mau ditutup, para pemohon baru memasuki ruang sidang dan mendapatkan teguran keras dari anggota majelis atas keterlambatannya, agar tidak mengulanginya lagi.

Menanggapi teguran, termohon atas nama Diah setiyawati, didampingi Nugroho, Septian Agung, pelaksana PPID Utama pemerintah Kota Bekasi, menyampaikan permohonan maaf kepada majelis sidang dengan alasan menunggu PPID pembantu.

Kemudian, ketiga majelis sepakat dan ketua majelis menyampaikan kepada pemohon dan termohon untuk agenda selanjutnya, yaitu sidang ajudikasi pembuktian kedua pada tanggal 7 Desember 2022, dengan menghadirkan dan mendengarkan keterangan saksi ahli mengenai uji konsekuensi.

Sebelum ketua majelis menutup sidang, Dadan Saputra menawarkan kepada pemohon dan termohon, apakah akan menghadirkan saksi ahli sendiri. Dan dijawab oleh keduanya, akan menyerahkan saksi ahli dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat.

Baca Juga  Dikeluhkan Pengunjung, Air Mancur dan Lampu Hamtebiyu Kota Liwa Rusak

Setelah tidak ada pertanyaan lagi dari pemohon dan termohon, maka sidang SAP pertama ditutup oleh Ketua Majelis dan meninggalkan ruangan sidang.

Usai sidang, termohon yang diwakilkan oleh Septian Agung kepada media mengatakan sidang SAP untuk menguji konsekuensi terkait data yang dikecualikan atau tidak.

Disinggung mengenai data yang diminta oleh AWPI Kota Bekasi, apakah termasuk data yang dikecualikan, Septian Agung mengaku belum tahu.

“Boleh atau tidaknya, kita masih proses dalam persidangan selanjutnya,” tutur Agung.

Selain itu, Ketua DPC AWPI Kota Bekasi Jerry, sedikit kecewa, karena jelas tertera dalam undangan mengenai kehadiran atau ketidakhadiran dalam persidangan yang dimaksud paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum hari sidang sudah ada konfirmasi.

“Berdasarkan undangan yang di sampaikan kepada kami, jelas tertulis bahwa para pihak diharapkan hadir paling lambat 15 menit dari waktu yang telah ditentukan,” kata dia.

Selain itu, para pihak yang datang terlambat akan dianggap tidak hadir.

“Jadi keterlambatan ini bukan 15 menit lagi, tapi lebih dari 2 jam, kami mohon kepada metua majelis yang terhormat bisa lebih tegas lagi untuk sidang selanjutnya, bukan hanya sidang AWPI tapi sidang untuk semuanya, jujur kami dari pagi selalu ontime, karena kami sangat menghargai persidangan ini,” tegas Jerry.(*)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan