SUKADANA – Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (AWPI) Kabupaten Lampung Timur (Lamtim), mengingatkan pimpinan pejabat hingga perangkat daerah agar mengurangi kegiatan yang hanya bersifat seremonial.
Menurut ketua AWPI Lamtim, Herizal, kegiatan seremonial yang selama ini masih banyak dilakukan atau kegiatan yang kurang substansi bagi penyelenggaraan pemerintahan khususnya pelayanan masyarakat agar tidak dilakukan lagi atau harus dikurangi.
“Kita harus merubah pola pikir dengan orientasi kegiatan hasil atau manfaat,” kata Herizal, Rabu (9/11/2022).
Terlebih, sambung dia, anggaran seremonial yang tidak memberikan manfaat kepada masyarakat, lebih baik dialokasikan untuk program pemberdayaan masyarakat atau pembiayaan berbasis kerakyatan lainnya.
Menurut dia, AWPI Lamtim selama ini menyoroti dan mengkritisi tingkat penyerapan anggaran 2021 sampai di akhir tahun 2022 yang selalu dinilai lamban oleh beberapa OPD.
Sehingga, lanjut dia, mempunyai pengaruh terhadap berbagai macam persoalan, hasil, kualitas, kepatuhan terhadap peraturan dan kemampuan Pemkab Lamtim untuk menanggulangi nya.
“Selain akan timbul banyak polemik yang diduga luput dari pengawasan dan penindakan disiplin atau pemenuhan secara administratif oleh pimpinan di Lampung Timur saat ini,” jelaa dia.
Herizal menyebut, alokasi anggaran yang diperuntukkan unutk kunjungan kerja pimpinan DPRD, kepala daerah (Bupati dan wakil Bupati) ke daerah-daerah serta unsur OPD memperoleh alokasi anggaran yang diduga yang cukup besar.
“Faktanya Lampung Timur tetap dengan kondisi semakin terpuruk, sehingga berbagai lembaga negara harus mengadakan kunjungan ke Lamtim,” terang dia.
Herizal juga mengungkapkan, bahwa sejumlah anggaran di DPRD Lampung Timur pun dapat menghabiskan anggaran besar, misalnya pada pos anggaran sebagai penerimaan tamu DPRD.
“Tak ketinggalan adalah alokasi anggaran untuk pemuatan rubrik dan liputan kegiatan pimpinan dan sejumlah anggota DPRD Lampung Timur, yang kami khawatirkan hal tersebut tidak bisa di pertanggungjawabkan sesuai dengan sistem pengelolaan, pengendalian keuangan daerah,” ungkap dia.
AWPI pun meminta kepada Pemkab dan DPRD Lamtim untuk meminimalkan alokasi anggaran buat kedua pimpinan lembaga tersebut.
Menurut Herizal, alokasi sebesar puluhan miliar untuk kegiatan seremonial hanya berbentuk penyakit pemborosan.
“Penyakit ini hanya akan menghambur-hambur sejumlah dana pembayar pajak, yang tidak bisa dimaafkan lantaran uang sebesar ini hanya diperuntukkan untuk kegiatan acara-acara seremonial saja,” tegas dia.
Terlebih, saat ini muncul pemberitaan di medsos dan media massa terkait beredarnya video mirip Bupati Lampung Timur yang sedang menghambur-hamburkan sejumlah dalam sebuah acara.
“Ini kan artinya tidak ada rasa tanggung jawab dari pemerintah, disaat kondisi keuangan yang mungkin sedang defisit, banyak rogram dan kegiatan yang sudah ditetapkan oleh perda menjadi batal atau terlambat eksekusinya,” ujar dia.
Untuk itu, AWPI berharap, anggaran dan sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan acara seremonial itu lebih baik bila dialokasikan untuk menangani sejumlah kerawanan sosial, belanja modal untuk bantuan peralatan atau perlengkapan usaha mikro yang potensial untuk dikembangkan.(TIM)
