AWPI Pesawaran Minta BPK Audit Realisasi PKH

AWPI Pesawaran Minta BPK Audit Realisasi PKH
AWPI Pesawaran Minta BPK Audit Realisasi PKH. Foto AWPI

Pesawaran – Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (AWPI) Pesawaran kerap menerima aduan terkait dugaan realisasi Program Keluarga Harapan (PKH) dari masyarakat.

Ketua AWPI Pesawaran, Syahrullah meminta BPK RI dapat mengaudit. Selain itu, ia juga mendesak Bupati Pesawaran mengevaluasi kinerja satuan PKH, baik di Dinas Sosial, terutama pada tingkat kecamatan maupun tingkat desa.

Bacaan Lainnya

“Pemerintah harus segera mengevaluasi satuan kerja pelaksana PKH. Pasalnya, masayarakat yang terdata penerima manfaat PKH sudah jenuh menyampaikan keluhan terhadap para pendamping PKH, namun mendapat jawaban klise dari para pendamping PKH,” ungkapnya Selasa (21/11/2023).

Ia mengungkapkan, per hari ini AWPI Pesawaran dapat kunjungan warga Desa Kota Jawa. Mereka mengeluh lantaran selama tiga tahun ini tak lagi menerima bantuan PKH. Warga dapat alasan kurang jelas dari pendamping PKH setempat terkait bantuan itu.

Baca Juga  HARDIKNAS 2023: Pj Bupati Pringsewu Adi Erlansyah Beberkan Capaian Sektor Pendidikan

“Warga Kota Jawa berinisial D, ia menanyakan kepada pendamping PKH, bahwa keluarga D terdaftar sebagai PNS, sementara kenyataannya tak seperti itu adanya,” ungkap ia menyampaikan cerita D.

Kepada D, ia meminta kelengkapan administrasi miliki keluarga D. Dalam administrasi KTP D masih beralamatkan di Kecamatan Kedondong, sementara selain dari D, kepala keluarga dan anak-anaknya telah beralamatkan Kecamatan Way Khilau.

“Dari cerita D dan fakta admistrasi jelas ada kesalahan administrasi tak terdeteksi dalam DTKS, saya sangat menyesalkan kejadian ini, saya meminta kepada pemerintah agar mengevaluasi dan memberikan sangsi berat terhadap pendamping PKH yang lalai dalam menjalankan tugas negara, jangan hanya mau mendapatkan tunjangan tapi malas dalam menyikapi keluhan penerima manfaat PKH,” ungkapnya.

Ia berkata, per hari ini juga bersama dengan D, Syahrullah mengajak D untuk mempertanyakan kepada Disdukcapil Pesawaran perihal pernyataan dari pendamping PKH, jika data keluarga D masuk katagori PNS.

Baca Juga  Dihadapan Pejabat Tinggi, Pj Bupati Tuba Ingatkan Soal Disiplin dan Tertib Administrasi

“Saat kami sampai di Disdukcapil Pesawaran, bidang Capil mengatakan, seharusnya pihak pendamping PKH berpatokan pada data KK yang dikeluarkan capil, bukan berasumsi tanpa data,” kata ia.

Ia berharap, ada laporan atau penyampaian terbuka dari pendamping PKH tingkat keberhasilan PKH, dalam bentuk pencapaian kesejahteraan masyarakat binaan PKH, sebentuk keberhasilan penuntasan kemiskinan.

Bukan laporan terkendalanya penyaluran diterima penerima manfaat bansos, apalagi terjadi penjegalan data melalui sistem komputerisasi.

“Saat ini zaman digitalisasi, mengapa masih kedapatan tidak valid data bagi penerima program PKH, saat di cek melalui DTKS. Seharusnya pendamping PKH lebih jeli dan sigap membatu masyarakat yang data administrasinya terdapat gangguan. Jangan selalu hadir saat masyarakat penerima manfaat saja,” pungkas ia.(Rul)

Pos terkait