Bandarlampung – Bencana banjir yang melanda Kota Bandarlampung selama dua hari berturut-turut, Sabtu dan Minggu (24-25/2/2024) kemarin, sejatinya merupakan masalah serius yang mesti ditangani cepat dan berkesinambungan.
Namun sayangnya, pernyataan yang muncul dari Walikota Bandarlampung Eva Dwiana tak lebih hanya solusi jangka pendek.
Yakni Pemkot Bandarlampung akan segera memperbaiki tanggung yang jebol, serta memberikan bantuan sembako kepada warga terdampak.
Lantas, bagaimana dengan hilangnya daerah resapan air dari alih fungsi hutan kota, perbaikan sedimentasi gorong-gorong dan saluran kali, pembangunan embung, maraknya ruko di berbagai wilayah, kemampuan Pemkot Bandarlampung meminimalisir intensitas banjir, serta upaya mitigasi?
Sejumlah persoalan ini sempat disampaikan oleh sejumlah pihak, mulai dari lembaga swadaya masyarakat, anggota DPRD, hingga penggiat pelestarian lingkungan.
Terakhir, keluhan banjir juga disampaikan oleh Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Lampung, menyikapi keberlangsungan usaha masyarakat kedepannya.
Ketua HIPMI Lampung, Ahmad Giri Akbar menyampaikan pentingnya upaya pencegahan dan penanganan bencana (banjir) secara komprehensif oleh Pemkot Bandarlampung, demi melindungi masyarakat dan keberlangsungan usaha di wilayah terdampak.
“Mencegah dan menangani bencana secara komprehensif, itu jauh lebih penting,” kata Ahmad Giri, Senin (26/2/2024).
Dikatakan, banjir yang melanda Kota Bandarlampung dalam dua hari terakhir, telah menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat dan pelaku usaha.
“Menurut catatan kami, kerugian akibat banjir ini mencapai Rp197 miliar,” kata dia.
Kerugian tersebut, dijelaskannya, mulai dari kerugian fisik hingga dampak terhadap laju ekonomi, seperti bangunan rumah, mesin produksi, dan mini pabrik menjadi korban utama banjir, terutama yang berlokasi di area produksi UMKM.
“Selain itu, kendaraan yang terendam banjir, usaha hewan ternak seperti ikan, barang elektronik, dan alat rumah tangga juga mengalami kerugian yang signifikan,” kata dia.
Lebih mengkhawatirkan lagi, ujar Ahmad Giri, adalah dampaknya terhadap laju ekonomi.
“Terhambatnya perputaran uang selama musibah banjir berlangsung, menyebabkan kerugian ekonomi hingga 30 persen. Hal ini akan berdampak besar bagi pelaku UMKM yang memerlukan waktu untuk merevitalisasi usaha mereka,” imbuh anggota DPRD Lampung itu.
Pemkot Bandarlampung perlu mengambil langkah besar untuk mencegah terulangnya kejadian serupa.
“Pemkot harus serius menangani masalah banjir ini,” tandasnya.(*)