Malut- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Halmahera Utara, Maluku Utara, pada Senin (21/10) melaksanakan kegiatan deklarasi Tolak Politik Uang dan Politisasi SARA di pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2024.
Deklarasi tolak politik uang dan politisasi SARA ini adalah sebagai bentuk konsolidasi demokrasi agar pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Halmahera Utara dapat berjalan dengan baik.
“Perlu kami menyampaikan bahwa salah satu daerah di Indonesia yang memiliki indeks kerawanan politik uang dan isu SARA menurut Bawaslu RI adalah Provinsi Maluku Utara,” kata Ketua Bawaslu Halmahera Utara, Ahmad Idris, saat penyampaian di Hotel Marahai Park Tobelo.
Ahmad menegaskan Bawaslu terus berupaya mengingatkan dan mensosialisasikan bahwa politik uang dan politisasi sara adalah racun demokrasi yang sangat merusak proses pelaksanaan demokrasi di Indonesia.
“Jadi semua pihak harus taat dan tunduk terhadap ketentuan yang telah ditetapkan lewat peraturan dan perundang-undangan yang ada,” jelas dia.
Menurutnya, deklarasi ini juga tidak sekedar agenda seremonial belaka, namun semua pihak berkomitmen menunjukan bahwa Pilkada serentak 2024 di Kabupaten Halmahera Utara harus berjalan dengan baik.
“Baik itu penyelenggara Pemilu, peserta pemilihan, tim pasangan calon dan seluruh elemen masyarakat,” ujar ketua Bawaslu itu.
Hadir dalam kegiatan itu, pihak Bawaslu, Asisten I Bupati, Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 01, 02, 03 dan 04 bersama para Tim-nya, perwakilan pihak TNI/Polri, jajaran Forkompinda Halmahera Utara beserta tamu undangan lainnya yang hadir.
Usai penyampaian sambutan kemudian dilanjutkan dengan menyampaikan stekmen tolak politik uang dan politisasi SARA dari setiap pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, sekaligus disaksikan.
