Pesawaran – Bupati Pesawaran, Dendi Ramadhona, telah mengambil langkah penting untuk meredakan ketegangan antara pemerintah daerah dan 13 lembaga media di wilayahnya.
Setelah mengadakan pertemuan dengan perwakilan lembaga media tersebut, Bupati Dendi telah menyatakan kesiapannya untuk mengakomodir sebagian besar keinginan mereka.
Salah satu langkah penting yang diambil adalah mengembalikan gedung Balai Wartawan yang sebelumnya menjadi sumber kontroversi. Gedung ini sebelumnya diklaim oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), namun sekarang akan dikembalikan menjadi milik bersama para lembaga media.
Bupati Dendi bahkan bersedia melepaskan logo PWI yang terpampang di gedung tersebut, serta akan mengganti prasasti yang ada.
“Tadi kita sudah diskusi sehat memberikan masukan dan memberikan saran, mudah-mudahan solusi yang kita berikan ini tepat bisa memberikan jalan terbaik untuk kebersamaan,” ungkap Dendi di hadapan perwakilan para ketua lembaga media pada Senin (30/10/2023).
Selain itu, Dendi juga mengungkapkan rencana untuk memfasilitasi pemasangan bendera dari 13 lembaga media di kantor Balai Wartawan tersebut. Lebih lanjut, sistem pengelolaan gedung ini akan diserahkan kepada semua lembaga, bukan hanya dikelola oleh satu lembaga saja.
Dalam hal anggaran yang selama ini menjadi sumber perdebatan, Dendi menjelaskan bahwa anggaran tersebut bukan dana hibah, melainkan dana untuk kegiatan. Hal ini berarti semua lembaga media dapat mengajukan anggaran sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
Sementara, Feri Darmawan, ketua FKWKP yang mewakili 13 lembaga media lainnya, mengapresiasi langkah tegas yang diambil oleh Bupati Dendi.
“Alhamdulilah kita tadi sudah bertemu dengan bupati dan dari hasil pertemuan itu bupati siap mengakomodir apa yang menjadi keinginan kita para lembaga,” ucap Feri.
Keputusan ini diharapkan dapat membuka jalan menuju perdamaian dan kerjasama yang lebih baik antara pemerintah daerah dan lembaga media di Pesawaran.(*/Mds)
