Bandarlampung – Insiden kecelakaan kebakaran kapal di lintasan penyeberangan Merak-Bakauheni, selama kurun waktu 2023, salah satunya disebabkan akibat dampak muatan serta barang berbahaya beracun (B3).
Kesimpulan ini muncul dalam pembahasan yang dilakukan melalui kegiatan Focus Group Disscusion (FGD), di salah satu hotel di Kota Bandarlampung, Selasa (14/11).
Berkaca masih banyaknya kecelakaan kapal tersebut, seluruh pemangku kepentingan diminta untuk duduk bersama untuk membahasanya, guna mencari solusi agar kejadian serupa tak terulang lagi.
Kepala Dinas Perhubungan Lampung, Bambang Sumbogo mengatakan, diperlukan sinergi antara semua pihak agar insiden kecelakaan kapal di lintasan penyeberangan tak terulang kembali.
“Kita harus bersinergi bahwa lalu lintas di penyebrangan sangat berbeda. Ini tentunya tantangan bagaimana kejadian serupa tak terulang kembali,” kata Kadishub Lampung, Bambang Sumbogo, Selasa (14/11).
Dalam upaya salah satu pencegahan kecelakaan kapal itu, pihaknya saat ini tengah mempersiapkan penindakan masalah angkutan truk melebihi muatan atau ODOL.
Bambang menilai, muatan barang berbahaya dan beracun (B3) seharusnya diangkut menggunakan kapal khusus.
“Kalau kita lihat fungsi penyeberangan kalau untuk barang berbahaya ini sebetulnya harus diangkut khusus yang mengangkut B3. Sekarang ini memang di Pelabuhan Merak-Bakauheni, selain melayani penumpang tapi juga logistik, mungkin harus ada kapal khusus atau di Pelabuhan BBJ,” ungkapnya.
Dengan kegiatan FGD ini, dirinya mengharapkan ada suatu rekomendasi yang muncul dan disepakati bersama, sehingga bisa langsung melakukan pengawasan.
“FGD ini nanti diharapkan bisa mengeluarkan surat rekomendasi atau membentuk satgas, sehingga nanti tidak lama dari ini kita bisa lakukan langsung pengawasan,” harapnya.
Sementara itu, Ketua DPP Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (GAPASDAP) Khoiri Soetomo mengatakan, FGD ini guna membahas pencegahan dan penanganan risiko terhadap kecelakaan kapal yang diakibatkan muatan serta barang berbahaya beracun.
“Kita tahu bahwa dalam kurun waktu yang sangat singkat hanya beberapa bulan begitu banyak kejadian kebakaran kapal. Tentunya safety itu harus ada upaya dan langkah bersama-sama dengan seluruh pemangku kepentingan,” kata Khoiri Soetomo.
Dalam upaya keamanan dan keselamatan pelayaran itu, menurutnya tidak hanya menjadi tanggung jawab operator, maupun pemerintah.
“Tetapi ini tanggung jawab semua, terutama kita menginginkan ada namanya kepedulian terhadap keamanan yang itu merupakan modal dasar dari safety culture, jadi harus berbudaya berkeselamatan,” ujarnya.
Tak hanya itu, dikatakan Khoiri, diperlukan deklarasi bersama yang disebut dengan Cargo Declaration terhadap muatan-muatan yang diangkut di atas truk melewati penyeberangan perlintasan laut.
“Jadi terhadap muatan-muatan yang diangkut di atas truk wajib dilaporkan, sehingga nanti Badan Usaha Pelabuhan seperti kita lihat di penerbangan akan memproses dan tidak akan mengeluarkan tiketnya kalau misalnya dia tidak menandatangani surat pernyataan Cargo Declaration,” bebernya.
“Ini penting supaya nanti kalau misalnya terjadi permasalahan sudah sangat jelas di mana masalahnya, dan siapa yang bertanggung jawab, lebih dari itu kita ingin agar ini bisa tercegah juga,” imbuhnya.
Di sisi lain, Kepala BPTD Kelas II Banten, Benny Nurdin Yusuf menambahkan, FGD ini ke depan akan terus dilakukan sehingga menjadi pondasi dan cikal bakal aturan yang akan diterapkan.
“Saya siap berdiri di depan untuk menegakkan aturan yang sudah ada. Saya pikir, Cargo Declaration ini sebenarnya dari dulu juga sudah kita deklarasikan, hanya saja kembali muncul ketika letupan itu terjadi kembali. Karena regulasi kita sudah mengatur terkait angkutan B3 dan mudah terbakar. Hanya saja butuh komitmen semua pihak untuk dapat menjalankannya,” tandasnya.(*)
