Pesawaran – Forum Masyarakat Pesawaran Bersatu (FMPB) bersama LSM dan Ormas se-Kabupaten Pesawaran mendatangi Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pesawaran untuk mempertanyakan penanganan kasus dugaan pelanggaran administrasi penetapan calon bupati Aries Sandi Dharma Putra, Senin (11/11).
Ketua Umum FMPB, Mursalin YS, menyayangkan sikap KPU yang menyatakan pencalonan Aries Sandi sudah sesuai aturan, meskipun rekomendasi untuk verifikasi ulang telah dikeluarkan. Menurutnya, KPU belum mampu menjelaskan keabsahan Surat Keterangan Pengganti Ijazah (SKPI) milik Aries Sandi.
“Tidak ada jawaban yang jelas dari KPU, katanya karena kewenangan mereka terbatas aturan. Tapi sampai sekarang, KPU bahkan tidak bisa menyebutkan nomor ijazah Aries Sandi atau asal sekolahnya. Bagaimana bisa dibilang sesuai aturan?” ujar Mursalin.
Ia menegaskan bahwa KPU harus serius dalam menangani proses Pilkada Pesawaran, mengingat anggaran yang digunakan berasal dari dana rakyat.
“Jangan main-main, 17 miliar lebih uang rakyat dikeluarkan untuk Pilkada ini. Jangan sampai karena kinerja KPU yang kurang maksimal, masyarakat yang dirugikan. Kami akan memantau anggaran KPU Pesawaran bersama ormas lainnya,” lanjutnya.
Ketua KPU Pesawaran, Yatin Putro Sugino, yang ditemui di lokasi, menyatakan bahwa KPU hanya bertugas memastikan kelengkapan administrasi calon, sedangkan keabsahan dokumen menjadi tanggung jawab lembaga penerbit.
“KPU hanya memverifikasi kelengkapan dokumen calon. Kalau ada kecurigaan terhadap dokumen, silakan tanyakan ke lembaga yang mengeluarkan surat tersebut. Kami sudah memverifikasi, jadi jika ada pertanyaan lebih lanjut, bisa langsung ke Dinas Pendidikan,” ujar Yatin.
Ia menambahkan bahwa Disdikbud Provinsi Lampung yang berwenang menjelaskan keabsahan SKPI Aries Sandi.
Sebelumnya, Ketua DPD LSM Triga Nusantara (Trinusa) Lampung, Wijaya Karna, mengaku kecewa dengan KPU Pesawaran yang terkesan mengabaikan rekomendasi dari Bawaslu setempat mengenai dugaan pelanggaran administrasi dalam penetapan Aries Sandi sebagai calon bupati.
“Jangan hanya bilang sudah sesuai aturan, tapi mana bukti keabsahan SKPI Aries Sandi? Mana legalisir dan nomor ijazahnya? Tiba-tiba saja menyatakan semua sudah sesuai aturan,” ungkap Wijaya, Sabtu (10/11/2024).
Ia menambahkan bahwa pihaknya bersama gabungan LSM dan Ormas se-Pesawaran telah melaporkan dugaan penyalahgunaan dokumen tersebut ke Polda Lampung.
“Kami sudah melaporkan dugaan keterangan palsu ini dan akan mencari benang merahnya,” tutup Wijaya. (Maung)
