Gebuk Mafia Tanah Lampung Timur: Petani Tagih Janji Menteri ATR/BPN

Gebuk Mafia Tanah Lampung Timur: Petani Tagih Janji Menteri ATR/BPN
Gebuk Mafia Tanah Lampung Timur: Petani Tagih Janji Menteri ATR/BPN. Foto Ilustrasi

Bandarlampung – LBH Bandarlampung bersama 390 KK Petani Sripendowo dan 7 desa lainnya mengirimkan surat pengaduan ke Menteri ATR/BPN.

Surat itu untuk mengusut tuntas dugaan adanya mafia tanah di Lampung Timur.

Bacaan Lainnya

Surat tersebut sebagai upaya petani untuk menagih janji Menteri ATR BPN untuk “Gebuk Mafia Tanah”. 

Pengaduan tersebut sebagai upaya masyarakat penggarap untuk pencarian keadilan atas lahan yang telah mereka garap sejak puluhan tahun lalu.

Para petani yang menggarap lahan seluas 401 hektar di Desa Wana, Kecamatan Melinting, Lampung Timur, terdiri dari 8 desa.

Yakni, Desa Sripendowo, Desa Bandar Agung, Desa Waringin jaya, Desa Wana, Desa Srimenanti, Desa Giring mulyo, Desa Sribhawono, Desa Brawijaya yang kesemuanya berada dalam wilayah Kabupaten Lampung Timur. 

Baca Juga  Usai Kades, Muncul Oknum Pengusaha Dibalik Ilegal Logging Register 38

Direktur YLBHI-LBH Bandarlampung, Sumaindra Jarwadi, mengatakan, lahan yang telah mereka garap tersebut kemudian terbit Sertifikat Hak Miliki (SHM) atas nama orang lain tanpa sepengetahuan para penggarap.

“Bahwa perlu diketahui masyarakat telah menggarap lahan tersebut sejak 1968 sejak turun temurun sampai dengan saat ini,” kata dia, Sabtu (2/12/2023).

Bahwa kemudian diatas lahan yang mereka garap tersebut pada tahun 2021 terbit sertipikat atas nama orang lain tanpa sepengetahuan masyarakat penggarap. 

Masyarakat penggarap lahan tersebut tidak pernah mengalihkan lahan tersebut kepada orang lain baik sewa menyewa maupun melakukan jual beli. 

Berlebih masyarakat penggarap lahan tersebut tidak pernah melihat atau bahkan tahu adanya pengukuran yang dilakukan oleh BPN Lampung Timur bahkan jalan-jalan area garapan serta makam juga ikut masuk dalam sertifikat.

Bahwa masyarakat penggarap mengetahui lahan tersebut telah terbit sertifikat pada tahun 2022 ketika ada seseorang yang tidak dikenal datang membawa bukti SHM dan meminta penggarap untuk membayar SHM tersebut. 

Baca Juga  KPK Dalami Keterlibatan Zulhas dan 3 Anggota DPR

“Sepengetahuan masyarakat penggarap lahan yang mereka garap masuk ke dalam kawasan hutan register 38 Gunung Balak,” ungkapnya. 

Sehingga, masyarakat tidak berupaya atau tidak pernah melakukan pengurusan secara administratif pertanahan dengan melakukan pendaftaran lahan ke Kantor BPN Lampung Timur.

“Lebih dari 390 KK menjadi korban dugaan mafia tanah tersebut,” tegasnya.

Masyarakat penggarap kerap kali didatangi oleh oknum-oknum yang mencari lahan dengan menunjukan kepemilikan SHM yang terbit pada tahun 2021. 

Kemudian masyarakat menerima bentuk-bentuk intimidasi, somasi dan paksaan untuk membayar sertifikat denga nominal uang sebesar Rp150.000.000 hingga Rp200.000.000 sesuai dengan luas lahan yang digarap. 

“Berlebih masyarakat penggarap diancam akan dilaporkan ke Pihak kepolisian atas penyerobotan lahan,” pungkasnya.(*)

Pos terkait