GRIB Jaya Laporkan Dugaan Korupsi Proyek Irigasi Rp116 Miliar di Bandar Anom Mesuji 

GRIB Jaya Laporkan Dugaan Korupsi Proyek Irigasi Rp116 Miliar di Bandar Anom Mesuji 
GRIB Jaya Laporkan Dugaan Korupsi Proyek Irigasi Rp116 Miliar di Bandar Anom Mesuji. Foto Istimewa

Mesuji – Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu Jaya (GRIB JAYA) melaporkan dugaan korupsi terkait proyek irigasi gantung senilai Rp116 miliar di Desa Bandar Anom, Kabupaten Mesuji, Lampung, kepada Jaksa Agung Republik Indonesia. 

Temuan ini disampaikan secara langsung oleh Ketua GRIB JAYA Mesuji, Apri Susanto, bersama masyarakat setempat melalui pengeras suara, menyoroti kegagalan proyek yang telah menimbulkan kerugian besar bagi negara dan petani lokal.

Bacaan Lainnya

Apri Susanto menekankan pentingnya penegakan hukum dalam mengusut dugaan korupsi terkait proyek irigasi tersebut. 

“Meski proyek tersebut telah dimulai sejak tahun 2020, hingga saat ini tidak memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat,” tegas dia, Kamis (9/5/2024).

Baca Juga  Revitalisasi SDN 14 Mesuji Timur Terindikasi Tak Sesuai Spek

“Bahkan menjadi hambatan dalam aktivitas pertanian, khususnya bagi petani padi di wilayah tersebut,” tambahnya. 

Dalam kunjungannya ke Desa Bandar Anom, GRIB JAYA secara langsung mendengar keluhan dari masyarakat terdampak. 

Salah seorang warga setempat, B (61), menyatakan bahwa irigasi gantung tersebut tidak hanya tidak berfungsi, tetapi juga merugikan karena lokasinya yang menghalangi jalan usaha tani dan mengakibatkan penyempitan jalan serta erosi tanah.

Wahyuddin, Kepala Desa Bandar Anom, menyambut baik kunjungan GRIB JAYA dan mengapresiasi upaya mereka dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat petani. 

Baca Juga  Proyek Rp73 Miliar di Mesuji Mangkrak

Ia juga menegaskan bahwa masalah infrastruktur irigasi gantung tersebut telah menjadi perhatian serius, dengan dampak negatif yang signifikan seperti meningkatnya populasi hama dan gangguan dalam aktivitas sehari-hari.

Dalam situasi ini, harapan terbesar adalah adanya perhatian dan solusi dari pemerintah pusat, khususnya Presiden Joko Widodo, untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama petani yang merupakan tulang punggung ekonomi di wilayah tersebut. 

“Semua pihak harus dapat bekerja sama untuk mengatasi permasalahan ini demi kesejahteraan bersama,” pungkas Apri.(Dik)

Pos terkait