JAKARTA — Komitmen memperkuat integritas dan kreativitas pemerintahan daerah kembali ditegaskan dalam Musyawarah Nasional (Munas) VII Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Tahun 2025 yang digelar di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (23/10/2025).
Kegiatan yang mengusung tema “Menjaga Integritas Pemerintah Daerah yang Bersih dan Kreatif” tersebut dihadiri para gubernur dari seluruh Indonesia, termasuk Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal.
Dalam forum nasional ini, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud resmi terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum APPSI periode 2025–2030. Ia diberi waktu satu bulan untuk membentuk kepengurusan baru yang diharapkan dapat memperkuat peran APPSI dalam memperjuangkan kepentingan daerah.
Rudy menyampaikan lima arah kebijakan prioritas untuk memperkuat peran APPSI ke depan. Pertama, memperkuat kolaborasi antarprovinsi guna memperkecil kesenjangan dan mempercepat pembangunan. Kedua, menjadi mitra strategis pemerintah pusat dalam menyampaikan aspirasi daerah secara profesional. Ketiga, mendorong transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Keempat, memperkuat ketahanan ekonomi daerah di sektor pangan, energi, hilirisasi, dan investasi hijau. Kelima, membangun organisasi yang responsif dan cepat menanggapi isu strategis nasional maupun daerah.
Ia berharap APPSI dapat menjadi motor penggerak sinergi pembangunan nasional yang berpihak pada kemajuan daerah serta memperkokoh persatuan di tengah tantangan global. “APPSI harus hadir sebagai jembatan yang menghubungkan semangat daerah dengan arah pembangunan nasional,” ujar Rudy.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus dalam arahannya menegaskan bahwa APPSI memiliki posisi strategis dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Ia menekankan empat aspek penting yang harus dijaga oleh pemerintah daerah untuk mewujudkan integritas tersebut, yakni transparansi dan akuntabilitas, partisipasi publik, inovasi kreatif, serta pemberantasan korupsi di daerah.
Menurut Wiyagus, keempat prinsip tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya membangun pemerintahan daerah yang bersih dan berorientasi pada pelayanan publik yang efektif. ( Red)
