Gugatan ke Edy Irawan Arief Jalani Sidang Perdana, Raden Ismail Tuntut Kerugian Rp2,5 Miliar

Sidang perdana gugatan Raden Muhammad Ismail, ke Ketua DPD Demokrat Lampung, Edy Irawan Arief di Pengadilan Negeri Tanjungkarang/ALB

BANDAR LAMPUNG – Wakil Ketua lll DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi Partai Demokrat, Raden Muhammad Ismail, menggugat ketua DPD Demokrat Lampung, Edy Irawan Arief ke Pengadilan Negeri Tanjungkarang.

Gugatan dengan nomor perkara 188/Pdt.G/2022/PN Tjk itu didaftarkan oleh pengacara Arief Chandra Gutama dan rekan pada Selasa, 4 Oktober 2022 lalu. Edy Irawan sebagai tergugat dan Raden Muhammad Ismail sebagai penggugat.

Bacaan Lainnya

Gugatan tersebut dilayangkan Raden Muhammad Ismail, lantaran tidak terima dengan surat permohonan rekomendasi yang diajukan DPD ke DPP agar jabatannya sebagai Wakil Ketua Dewan dari Demokrat diganti.

Raden Muhammad Ismail menuntut Edy Irawan untuk membayar kerugian materil akibat dirinya tidak akan lagi menerima tunjangan sebagai Wakil Ketua DPRD Lampung sebesar Rp1,5 miliar dan kerugian Immateriil sebesar Rp1 miliar.

Sidang perdana terkait gugatan tersebut dilakukan pada Selasa, 11 Oktober 2022. Kuasa hukum penggugat, Arif Chandra Gutama, mengatakan, gugatan tersebut menitik beratkan terkait surat pengajuan dari DPD yang menggantikan Raden Muhammad Ismail sebagai Wakil III DPRD Lampung.

Baca Juga  Polda Lampung Bentuk Timsus Peristiwa Meninggalnya Siswa SPN

“Jenis perkaranya PMH (Perbuatan Melawan Hukum), tapi permasalahan pokoknya terkait internal partai. Secara substansi kita menitik beratkan pada surat pengajuan dari DPD yang menggantikan klien kami, sehingga ada kerugian-kerugian materil, waktu itu melalui internal partai waktunya sudah habis, jadi kita melalui pengadilan,” tuturnya, Selasa (11/10/2022).

Sementara, kuasa hukum tergugat, Dewi, mengatakan bahwa berdasarkan pembacaan dari majelis hakim gugatan tersebut bersifat sengketa perselisihan internal partai, pihaknya diberikan waktu satu minggu untuk menjawab atas gugatan tersebut.

“Gugatannya sudah kami terima dan sudah kami pelajari, hasil dari persidangan menurut majelis hakim gugatan tersebut sifatnya sengketa perselisihan internal partai, kami dikasih waktu satu minggu, tepatnya pada tanggal 18 oktober 2022 untuk mengajukan jawaban atas gugatan penggugat dan kami siap,” ujarnya.

“Bukan sengketa PMH, ini sengketa perselisihan internal partai. Ini juga sesuai dengan undang-undang parpol, peraturan mahkamah (Perma) tadi sudah dibacakan majelis hakim no 1 tahun 2016 pasal 4, itu tidak ada mediasi jadi bisa langsung masuk ke jawaban, tanggal 18 itu secara record, tidak disidang secara langsung,” tambahnya.

Diketahui, pada petitumnya, Raden Muhammad Ismail mencantumkan tujuh poin gugatan. pertama, menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.

Baca Juga  Kursi Wakil Ketua DPRD Lampung Diganti, Raden Ismail : Salah Saya Dimana?

Kedua, menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigeddad) terhadap penggugat.

Ketiga, menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum surat DPD Partai Demokrat Provinsi Lampung (tergugat) Nomor: 051/DPD.PD/LPG/IV/2022 Tanggal 18 April 2022, Tentang Permohonan Rekomendasi Persetujuan Pergantian Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung.

Keempat, menetapkan agar Tergugat menangguhkan Proses Penggantian Pimpinan/Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung atas nama Penggugat, sampai dengan putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap

Kelima, menetapkan agar Turut Tergugat menangguhkan Proses Penggantian Pimpinan/Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung atas nama Penggugat sampai dengan putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Keenam, menyatakan batal dan tidak mempunyai Kekuatan Hukum Surat Tergugat Nomor: 079/DPD.PD/LPG/IX/2022 Tanggal 25 September 2022Perihal Pengantar Usulan Keputusan DPP Partai Demokrat Nomor: 106//SK/DPP.PD/IX/2022 Tangal 23 September 2022.

Ketujuh, menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat, yaitu: kerugian materiil akibat Penggugat tidak akan lagi menerima tunjangan sebagai Wakil Ketua DPRD Lampung sebesar Rp1,5 miliar dan kerugian Immateriil sebesar Rp1 miliar.(ALB)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan