Kabupaten Pesawaran dibantu Rp16 miliar untuk perbaikan kerusakan jalan. Begitu pula para kepala desa/kelurahan dikucurkan Rp16,5 miliar agar warga desa melek teknologi. Bagaimana dengan Jembatan Way Bumi Nabung yang semakin rusak parah?
Kotabumi – Sejak 2022 dijanjikan perbaikan, namun hingga tutup tahun anggaran 2023 Jembatan Way Bumi Nabung di Desa Bumi Nabung, Kabupaten Lampung Utara (Lampura), belum juga ditengok.
Padahal, kerusakan lapisan aspal pada jalan lapisan atas jembatan sepanjang 28,9 meter itu, sudah kian parah. Sedikitnya ada lima lubang berukuran sedang dan besar yang menganga.
Satu lubang paling besar, ditambal oleh warga setempat menggunakan plat besi 1,5 x 2 meter. Sementara lubang lain, dibiarkan begitu saja. Kondisi ini jelas mempersulit para pengendara. Dikhawatirkan, lubang jalan bisa memantik kecelakaan tunggal.
Pihak Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kabupaten Lampura tak bisa bicara banyak menyikapi hal ini. Sebab, kewenangan memperbaiki Jembatan Way Bumi Nabung ada di tangan Pemprov Lampung.
“Kita sudah melaporkan hal ini kepada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Provinsi Lampung,” kata Sunandar, Kabid Bina Marga pada Dinas SDABMBK Lampura, Selasa (5/12/2023).
Tak hanya koordinasi saja, kata dia, tapi laporan tentang kerusakan jembatan pun sudah disampaikan sejak 2022 kemarin. “Tahun 2022 itu sudah direncanakan ada pembangunan dari pohak Provinsi. Namun, karena ada kendala, maka pembangunannya ditunda,” jelas dia.
Kemudian pada 2023, sambung dia, pihak BPJN meminta Dinas SDABMBK Lampura melakukan negosiasi kepada masyarakat, agar tahun anggaran 2024 dilakukan perbaikan.
Niatan mayarakat Lampura agar Pemprov Lampung bisa memperbaiki kerusakan Jembatan Way Bumi Nabung ini, agaknya ‘berbanding terbalik’ dengan perbaikan ruas jalan di ruas Simpang Sidomulyo-Belimbing Sari-Jabung di Kabupaten Lampung Selatan.
Miliaran rupiah digelontorkan Gubernur untuk keperluan itu. Seperti pula bantuan Pemprov Lampung kepada Pemda Kabupaten Pesawaran sebesar Rp16 miliar untuk perbaikan jalan, atau bantuan para kepala desa/kelurahan yang mencapai Rp16,5 miliar.(*)
