LAMPUNG BARAT – Kabar menggembirakan datang dari Kabupaten Lampung Barat. Badan Pusat Statistik (BPS) setempat mencatat angka kemiskinan di wilayah tersebut mengalami penurunan pada tahun 2024.
Kepala BPS Lampung Barat, Nasrullah Arsyad, menyebutkan bahwa persentase penduduk miskin tahun ini tercatat sebesar 10,68 persen. Angka tersebut turun 0,49 poin dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka 11,17 persen.
“Ini menjadi capaian yang cukup menggembirakan karena untuk pertama kalinya Lampung Barat mencatat angka kemiskinan di bawah rata-rata provinsi,” kata Nasrullah saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (06/05/2025).
Ia menjelaskan, garis kemiskinan per kapita per bulan pada tahun 2024 berada di angka Rp563.531,00. Angka ini menjadi acuan dalam mengukur tingkat kesejahteraan penduduk.
Meski mengalami penurunan, Lampung Barat masih berada di urutan ke-10 dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Lampung dengan angka kemiskinan tertinggi.
Nasrullah menuturkan bahwa penurunan angka kemiskinan ini merupakan hasil kerja keras berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, dalam menekan angka ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Tren kemiskinan memang sempat meningkat pada 2021 akibat dampak pandemi COVID-19, namun sejak saat itu mulai menunjukkan penurunan secara konsisten,” jelasnya.
Menurutnya, kemiskinan tidak hanya dilihat dari angka semata, tetapi juga dari kedalaman dan keparahan kemiskinan yang menggambarkan kondisi riil kehidupan penduduk miskin.
Ia merinci, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) pada tahun 2020 tercatat sebesar 2,00 dan berhasil ditekan menjadi 1,51 pada 2024.
“Ini artinya, rata-rata pengeluaran penduduk miskin makin mendekati garis kemiskinan, meski belum sepenuhnya terpenuhi,” kata Nasrullah.
Sementara itu, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga menunjukkan penurunan. Dari angka 0,55 pada 2020, kini menjadi 0,40 di tahun 2024.
Penurunan ini menunjukkan bahwa kesenjangan antarpenduduk miskin mulai mengecil, meskipun masih terdapat variasi dalam pengeluaran konsumsi mereka.
Nasrullah menyebut, indikator ini penting untuk menilai efektivitas program-program perlindungan sosial yang diluncurkan oleh pemerintah pusat maupun daerah.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa angka kemiskinan yang menurun bukanlah alasan untuk berhenti bekerja keras. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan bersama.
Pemerintah Kabupaten Lampung Barat pun diharapkan terus memperkuat program pemberdayaan ekonomi dan membuka akses lapangan kerja seluas-luasnya.
“Bantuan sosial penting, tapi pemberdayaan ekonomi lebih penting agar masyarakat bisa mandiri dan lepas dari kemiskinan secara permanen,” ujarnya.
Nasrullah juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat penurunan kemiskinan. Program pengentasan kemiskinan, menurutnya, harus bersifat inklusif dan berkelanjutan.
Ia juga menyarankan agar data-data kemiskinan digunakan sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan agar tepat sasaran dan berkelanjutan.
Dengan capaian ini, Lampung Barat dinilai mulai menunjukkan arah pembangunan yang berpihak kepada masyarakat bawah.
Penurunan angka kemiskinan ini pun diharapkan bisa menjadi contoh bagi daerah lain untuk terus memperkuat sinergi dalam membangun kesejahteraan rakyat. (Arya/Rifai)
