Kantor Bawaslu Mesuji Tutup Dimasa Coklit, Diduga Asik Habiskan Anggaran di Bandarlampung

Mesuji – Tahapan pencoklitan Bawaslu Mesuji di hari kerja tutup Kantor, justru adakan rakor di Hotel Emersia Bandar Lampung, hingga hari ini Selasa tanggal 9 Juli 2024 Ketua Bawaslu Deden Cahyono bersama anggota beserta sekretariat tidak berada di Mesuji, terbukti Kantor Tertutup rapat seperti rumah tidak pernah dihuni (9/7/24)

Dan terlihat situasi lingkungan kantor tertutup serta dihalaman parkir kantor kosong ada satu kendaraan sunyi tidak ada aktivitas seperti biasanya.

“Padahal jelas tugas serta fungsi bahkan tanggung jawab Badan Pengawas Pemilihan Umum yang diberikan tugas untuk mengawasi setiap tahapan, makanya diberikan Hibah sebesar 11,2 Miliar agar maksimal tegas tokoh masyarakat,” Herman.

Ia melanjutkan, kalau hanya menghabiskan uang miliar tidak usah oknum Bawaslu serta jajarannya, masyarakatpun bisa, tapi output serta tanggungjawab sebagai Lembaga yang diamankan oleh Negara tegas Herman mantan kader PDIP.

Baca Juga  Hindari Cicilan Kredit, Seorang Pria Membuat Laporan Palsu Korban Curas

Selanjutnya senada dengan Iwan Jonata yang berlatar belakang Pensiun PNS, mengatakan tidak wajar kalau Bawaslu habiskan anggaran hibah keluar dari Kabupaten Mesuji.

“Kami ingatkan itu uang APBD agar bisa dimanfaatkan untuk masyarakat sekitar Kabupaten Mesuji katanya. Kalau saya lihat ini muaranya dugaan korupsi berjamaah dimana tidak terlihat masyarakat Kabupaten Mesuji yang terlibat sebagai pemateri dan kami menduga ada pengondisian sebagai alat untuk menyerap anggaran secara masiv,” kata Iwan.

Kemudian coba perhatikan tidak biasanya Lembaga Bawaslu sudah mengikuti jejak penyelenggara teknis sedang di Kabupaten Mesuji juga bisa melaksanakan kegiatan sambil mengawasi, apalagi sekarang jajaran KPU melaksanakan tahapan coklit sedangkan semua kantor panwaslu kecamatan ikut tutup ini tidak bisa dibiarkan belarut larut.

Baca Juga  Camat Kedondong Pimpin Sertijab Kepala Desa Way Kepayang

Terpisah Ketua Pospera Jefri Berharap KPK, JAKSA AGUNG, Mabes Polri, BPK sebagai lembaga penegakkan Hukum dalam menangani dugaan korupsi, dengan hormat lakukan langkah pencegahan sebelum merugikan Negara tegaskan

“Kami tampilkan PNS yang berperan dalam mengelola keuangan baik tingkat Kabupaten atau Kecamatan bila diketahui kemudian hari ada dugaan korupsi atas laporan masyarakat kita kawal bersama,” ungkapnya.

Hingga berita ini diturunkan, pihak termaksud dalam berita ini belum bisa dihubungi. (*)

Pos terkait