Kecamatan Panjang Daerah Rentan Money Politik

BANDARLAMPUNG – Ketua Bawaslu Kota Bandarlampung, Apriliwanda menyebut bahwa, Kecamatan Panjang menjadi salah satu Kelurahan Pengawasan Partisipatif. Hal ini dilakukan, karena daerah tersebut rentan money politik, SARA, dan isu hoax.

Apriliwanda menyatakan, di Pilkada Serentak Kota Bandarlampung 2024 nanti, akan ada sekitar 120 hingga 200 peserta pengawasan partisipatif, yang menjadi perpanjangan tangan Bawaslu Bandarlampung dan juga perpanjangan tangan Panwascam.

Pengawasan partisipatif ini yang akan mengawasi jalannya Pilkada 2024,” kata Apriliwanda padea acara Deklarasi Kelurahan Pengawasan Partisipatif, di Kelurahan Karang Maritim, Kecamatan Panjang, Minggu (7/7/2024).

Ia minta masyarakat dapat membantu kerja Pengawasan Partisipatif tersebut. Terutama di daerah Panjang. “Masyarakat bisa langsung melaporkan, apabila ada pelanggaran pemilu kepada PKD maupun Panwascam. Jadi, nanti kalau ada pelanggaran bapak/ibu jangan sungkan melaporkan ke PKD kelurahan. Agar seluruh lapisan masyarakat di Panjang menjadi pengawas partisipatif,” ujarnya.

Baca Juga  Warga Bandarlampung Siap Gugat Pemkot atas Banjir

Apriliwanda menambahkan sebelumnya pihaknya sudah melakukan Deklarasi Kelurahan Pengawasan Partisipatif di Kecamatan Kemiling.

Pada kesempatan sama, Walikota Bandarlampung Eva Dwiana minta ASN, khususnya camat dan lurah, untuk menghindari money politik, hoax, dan politik SARA jelang Pilkada serentak 2024.

Berdasarkan pemetaan identifikasi kerawanan Bawaslu Lampung, kerawanan di Bandarlampung terjadi pada masalah ketidaknetralan ASN/TNI/Polri. “Ini paling rawan terjadi. Makanya bunda minta ASN kita harus netral, termasuk juga camat dan lurah. Jangan ada yang terlibat money politik. Hindari juga hoaks hingga politik sara,” katanya

Baca Juga  Pemprov Lampung Mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Bersama Mendagri

Sebab, jika ASN, TNI dan Polri terlibat politik praktis pada Pilkada 2024, maka dapat menurunkan kepercayaan masyarakat. “Hal itu dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah,” imbuhnya.

Selain ASN, Eva juga meminta masyarakat ikut mengawal, menjaga, dan mengamankan pelaksanaan Pilkada 2024. “Yakni, dengan mengerahkan segala sumber daya yang ada, serta memperkokoh kerjasama agar pesta demokrasi ini dapat berlangsung aman, jujur, adil dan demokratis,” tuturnya. (*)

Pos terkait