Kejati Diminta Tidak Tutup Soal Temuan BPK

Kejati Diminta Tidak Tutup Soal Temuan BPK
Kejati Diminta Tidak Tutup Soal Temuan BPK. Foto Istimewa

Bandarlampung – DPP LSM GASAK soroti beberapa kejanggalan yang mengarah pada unsur Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) disejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Lampung.

Diketahui sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Lampung menemukan sejumlah penyimpangan laporan keuangan yang diduga tidak bisa dipertanggungjawabkan disejumlah satuan kerja di OPD Provinsi Lampung.

Bacaan Lainnya

Dalam temuan BPK adanya temuan yang diduga tidak sesuai peruntukannya, adanya sejumlah kegiatan perjalanan dinas yang diduga tidak dapat dipertanggungjawaban.

Baca Juga  Kejati Geledah Kantor BPPRD Bandar Lampung

Dtaranya, Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura (KPTPH), Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Bappeda, serta Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang totalnya seluruhnya mencapai Rp364.486.359

Ketua DPP LSM Gasak, Rahman Hakim meminta Aparat Penegakan Hukum (APH) tidak menutup mata dengan adanya temuan BPK tersebut, pihaknya siap menggelar aksi dan melaporkan sejumlah temuan BPK itu secara resmi ke APH.

“Kami meminta agar APH tidak menutup mata dengan adanya temuan indikasi KKN disejumlah OPD tersebut, akan kami kawal sampai tuntas,” tegas Rahman, Senin (11/9/2023).

Untuk di Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, BPK menemukan dugaan laporan fiktif tempat menginap saat perjalanan dinas dengan kelebihan pembayaran sebesar Rp10.700.000.

Baca Juga  Polda Lampung Tuntaskan Kasus Korupsi Jalan Ir Sutami

Kemudian di Dinas Kesehatan ini juga ditemukan dua penugasan perjalanan dinas di waktu yang bersamaan yang membuat kelebihan pembayaran sebesar Rp7.796.000.

Sementara di Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (KPTPH) Lampung BPK menemukan indikasi kelebihan pembayaran sebesar Rp25.424.000.

Rinciannya yakni pertanggungjawaban bukti penginapan luar daerah yang tidak sesuai dengan hasil konfirmasi pihak BPK, sehingga terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp25.424.000.

Dan itu ditemukan juga kegiatan perjas yang beririsan, sehingga merugikan keuangan daerah sebesar Rp760 .000.

Dinas Pariwisata sebesar Rp4.590.000, Bappeda Rp1.530.000, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi sebesar Rp7.447.500.(Alb)

Pos terkait