Tulang Bawang Barat – Koordinator Lintas Organisasi Pers Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba), Dedi Priyono, S.H., yang juga Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Tubaba, menepis tudingan bahwa program publikasi pembangunan melalui Dana Desa (DD) di Tubaba adalah “ajang bancakan”. Dedi menilai pemberitaan tersebut tidak berdasar dan menilai bahwa hal itu mencerminkan ketidakprofesionalan beberapa media yang tidak tergabung dalam lintas organisasi pers di Tubaba.
Menurut Dedi, kerja sama media dalam Lintas Organisasi Pers Tubaba sudah mengikuti regulasi pemerintah yang diatur dalam Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2023, yang mewajibkan desa untuk mempublikasikan program pembangunan mereka. “Ini hak jawab seluruh media dalam Lintas Organisasi Pers Tubaba. Mereka mungkin tidak tahu kondisinya karena tidak tergabung,” ujar Dedi pada Minggu (3/10/2024).
Dedi menjelaskan bahwa sejak akhir 2022, seluruh organisasi pers di Tubaba telah membentuk Forum Lintas Organisasi Pers dan bekerja sama dengan Apdesi untuk memudahkan koordinasi terkait publikasi program DD. Dia menyebut bahwa pada tahun 2023, dari 93 tiyuh (desa adat), sebanyak 86 desa turut serta dalam ekspose program tersebut.
“Masing-masing media dan wartawan mendapatkan anggaran publikasi secara proporsional. Tudingan ajang bancakan itu tidak benar dan menyesatkan,” tegasnya. Dia menambahkan bahwa kendala yang sering muncul adalah banyaknya oknum yang mengaku wartawan atau LSM dan mencoba mengintimidasi pemerintahan tiyuh, yang membuat pihaknya pernah berkoordinasi dengan kepolisian.
Pada tahun 2024, program kerja sama masih berjalan, namun baru 48 tiyuh yang bergabung dari target 100 tiyuh di Tubaba. Dedi menyebut bahwa anggaran per tiyuh naik menjadi Rp12,5 juta karena media yang tergabung juga bertambah. Jika target tidak tercapai hingga akhir November 2024, publikasi hanya akan dilakukan untuk tiyuh yang resmi bekerja sama.
(*)
