BANDARLAMPUNG – Rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI menyepakati pemilihan kepala daerah (Pilkada) ulang digelar pada 2025, bila kotak kosong menang melawan calon tunggal.
“Daerah dengan pilkada yang hanya terdiri dari satu pasangan calon dan tidak mendapatkan suara lebih dari 50%, kami menyetujui pilkada diselenggarakan kembali pada tahun berikutnya yakni 2025, sebagaimana diatur dalam Pasal 54D Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada,” kata Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengutip dari laman CNNindonesia, Rabu (11/9/2024).
Selanjutnya, RDP memutuskan Komisi II DPR RI akan membahas lebih lanjut bersama Kemendagri, KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP RI mengenai Peraturan KPU (PKPU) yang mengatur tentang penyelenggaraan pilkada dengan satu pasangan calon pada rapat kerja dan RDP yang akan datang.
“Nanti kita lanjutkan pada 27 September untuk draf PKPU-nya,” kata Doli sebelum menutup RDP Komisi II tersebut.
Sebelumnya, KPU mencatat ada 41 daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah atau calon tunggal pada Pilkada 2024 berdasarkan data per Rabu (4/9) pukul 23.59 WIB.
Di Lampung ada tiga kabupaten dengan calon tunggal pada Pilkada 2024 ini, yaitu Lampung Barat (Lambar), Lampung Timur (Lamtim), dan Tulangbawang Barat (Tubaba). Bila kotak kosong di tiga daerah itu menang, maka dapat dilakukan Pilkada ulang pada 2025.
Dalam dokumen kesimpulan RDP, pilkada ulang untuk tahun 2024 ini dapat dilangsungkan pada tahun depan, apabila kotak kosong mendapat suara lebih banyak dari pada calon tunggal yang ada dalam kontestasi.
“Daerah yang pelaksanaan Pilkadanya hanya terdiri dari 1 pasangan calon dan tidak mendapatkan suara lebih dari 50 persen, secara bersama menyetujui Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota diselenggarakan kembali pada tahun berikutnya yakni tahun 2025,” tulis kesimpulan RDP Komisi II DPR tersebut.
Kesimpulan ini dipastikan akan ditindaklanjuti Komisi II DPR dan juga KPU, dengan membahas rancangan Peraturan KPU (PKPU) tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pilkada.
Namun dapat dipastikan, kesimpulan RDP yang membahas soal mekanisme pemungutan dan penghitungan suara ulang pada pilkada yang hanya memiliki satu calon, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 54D UU 10/2016 tentang Pilkada.
Ketentuan Pasal 54D ayat (3) UU Pilkada berbunyi; “Pemilihan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diulang kembali pada tahun berikutnya atau dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan”.
Sementara pada Pasal 54D ayat (2) UU Pilkada berisikan; “Jika perolehan suara pasangan calon kurang dari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pasangan calon yang kalah dalam Pemilihan boleh mencalonkan lagi dalam Pemilihan berikutnya”.
Sedangkan bunyi Pasal 54D ayat (1) UU Pilkada adalah; “KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan pasangan calon terpilih pada Pemilihan 1 pasangan calon (calon tunggal yang melawan kotak kosong) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54C, jika mendapatkan suara lebih dari 50% dari suara sah”. (*
