Lampung Barat – Kelangkaan elpiji 3 kg kembali melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Lampung Barat, Kamis (19/06/2025).
Kondisi ini menimbulkan keresahan masyarakat, terutama kelompok ekonomi menengah ke bawah yang sangat bergantung pada gas subsidi tersebut untuk kebutuhan rumah tangga dan usaha kecil.
Sebagai respon cepat, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat melalui Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Koprindak) menggelar rapat koordinasi lintas sektor, Kamis (19/06/2025).
Rapat tersebut melibatkan PT Pertamina, distributor, agen dan pangkalan LPG, serta aparat keamanan.
Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Koprindak Lampung Barat, Tri Umara Yani. Dalam pemaparannya, Tri menjelaskan bahwa total kuota LPG 3 kg untuk Lampung Barat tahun ini mencapai 6.978 metrik ton, atau setara 2,326 juta tabung.
Namun, hingga pertengahan Juni 2025, realisasi distribusi baru menyentuh angka 366 metrik ton atau sekitar 1.214.666 tabung.
“Itu baru sekitar 52 persen dari target tahunan,” kata Tri kepada awak media usai rapat.
Tri menjelaskan, distribusi gas dilakukan melalui 4 agen resmi yang menyuplai ke 207 pangkalan LPG yang tersebar di 15 kecamatan.
Namun, pemerataan distribusi masih menjadi tantangan karena alokasi berbeda-beda.
“Setiap pangkalan maksimal menerima alokasi 10 persen per hari. Tapi di lapangan masih banyak yang kehabisan stok,” tambahnya.
Menurutnya, secara hitungan kuota, kebutuhan masyarakat miskin yang tercatat sebesar 1.204.480 tabung per tahun sudah tercukupi.
Kendati demikian, fakta di lapangan menunjukkan bahwa gas subsidi sulit ditemukan.
Tri menduga penyebab utamanya adalah pembelian berlebih oleh pelaku UMKM atau warga non-sasaran yang tetap menggunakan LPG 3 kg.
“Kami mengimbau masyarakat yang mampu agar beralih ke LPG non subsidi, seperti Bright Gas 5 kg atau 12 kg,” ujarnya.
Selain itu, agen dan pangkalan diminta memperketat pengawasan penjualan.
Menurut Tri, LPG 3 kg bukanlah komoditas dagang biasa.
“Gas subsidi ini amanah dari negara untuk warga tidak mampu, bila ada pangkalan nakal yang menjual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) atau menimbun, harus ditindak,” tegasnya.
Untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat, Tri langsung memerintahkan agen melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke pangkalan-pangkalan di wilayah Balik Bukit pada hari yang sama.
“Kami ingin tahu langsung kondisi lapangan. Jika ditemukan pelanggaran, harus ada tindakan nyata, termasuk pencabutan izin,” ungkapnya.
Ia juga menyarankan agar pemerintah dan Pertamina menambah jumlah pangkalan demi memperluas distribusi.
Sementara itu, Iskandar, pemilik PT Rahmat Mulya Lestari selaku distributor resmi Pertamina, membenarkan adanya lonjakan permintaan di wilayah Balik Bukit.
“Dari 32 pangkalan yang ada, kami hanya bisa distribusikan 50 tabung per minggu jika kinerjanya baik,” katanya.
Padahal, menurut Iskandar, permintaan dari tiap pangkalan bisa mencapai 500 tabung dalam seminggu.
“Ketimpangan ini membuat distribusi tidak seimbang dan rawan penyelewengan,” tambahnya.
Iskandar mengaku pihaknya tidak tinggal diam terhadap oknum pangkalan nakal.
“Kami sudah menindak beberapa dengan pengurangan kuota, bahkan pencabutan izin jika terbukti menjual di atas HET,” tegasnya.
Tri Umara juga menekankan pentingnya konversi energi ke Bright Gas dan sumber lain sebagai solusi jangka panjang.
“Kita tidak bisa terus bergantung pada LPG subsidi. Konversi adalah upaya memastikan subsidi tepat sasaran,” jelasnya.
Ia pun membuka kanal pengaduan publik jika masyarakat menemukan praktik curang seperti penimbunan atau harga di atas HET.
“Silakan laporkan ke Koprindak atau kepolisian. Kami siap menindak,” katanya.
Tri menegaskan bahwa agen dan pangkalan adalah garda terdepan distribusi gas.
“Kalau mereka tidak aktif mengawasi dan hanya mengandalkan sidak pemerintah, maka masalah ini akan terus berulang,” katanya.
Pemkab berharap kerja sama semua pihak, termasuk warga, agar distribusi gas subsidi tepat sasaran dan kelangkaan tidak lagi terjadi.
“Kita butuh kesadaran kolektif untuk menjaga keadilan distribusi subsidi,” tutup Tri. (Arya/Fai)
