BANDARLAMPUNG – Nama perempuan ini Sriwati, pegawai Dinas Sosial Bandarlampung menjabat sebagai Kabid Rehabilitasi. Namanya populer belakangan ini, karena ia sibuk mengurusi Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) yang jumlahnya terus bertambah di kota ini.
Sumpah, Haluan Lampung belum tahu banyak tentang dirinya. Namun, kemunculan dirinya di media online menarik perhatian banyak pembaca.
Kemunculan dirinya yang sibuk mengurusi ODGJ telah menggeser paradigma Dinas Sosial yang biasa mengurus bantuan sosial.
Walikota Bandarlampung Eva Dwiana pantas mempromosikan Sriwati menjadi Kepala Dinas Sosial. Kepantasan itu didasari dari kesungguhannya mengurusi bidang rehabilitasi yang kini ia geluti.
Kemarin saja, kantor dinas tempat dia bekerja mengurusi dua OGDJ hasil razia Tim Satpol-PP pada 27-28 Februari lalu.
Kedua ODGJ itu ia tempatkan di rumah singgah untuk menjalahi rehabilitasi di Yayasan Srikandi, Lampung Tengah.
Ia juga memberikan kesempatan kepada keluarga ODGJ untuk menjemput atau mengetahui jika anggota keluarganya dikirim untuk rehabilitasi.
Usaha-usaha semacam ini dulunya jarang terjadi.
“Ya keluarga harus tahu, agar tak ada yang merasa kehilangan. Kalau keluarganya tak mampu, tentu kita bantu,” katanya.
“Jadi memang tidak semua yang dibawa ke Dinsos akan langsung dilarikan ke panti sosial. Kalau ODGJ terlihat rapi kami cari tahu dahulu apakah ada keluarganya atau tidak, kemudian baru kami tempatkan ke panti sosial yang telah bekerjasama dengan Dinsos,” tambah dia.
Masalah yang merisaukannya adalah Dinsos Bandarlampung masih belum bisa menampung atau merehabilitasi seluruh ODGJ yang ada di kota ini, sebab keterbatasan fasilitas.
“Kendala kami dalam menangani ODGJ memang ada di fasilitas,” kata dia pula.
Pemkot Bandarlampung tidak memiliki panti rehabilitasi maupun rumah sakit jiwa untuk merehabilitasi sendiri ODGJ, sehingga saat
mendapatkan ODGJ dari warga dengan kondisinya berperilaku anarkis hendak melukai warga, bingung untuk menempatkannya dimana.
“Terkadang kami juga cukup kewalahan, kalau ODGJ yang diberikan ke Dinsos dengan kondisi anarkis, mau ditempatkan dimana untuk sementara, karena lembaga-lembaga sosial yang ada di kota ini semuanya berbayar, sedangkan di Dinsos tidak ada fasilitas rehabilitasi,” kata dia lagi.(*/IWA)
