Pemkab Lamtim Terus Tuai Sorotan, Nyaris Satu Tahun Kader PPKBD Tak Terima Honor

SUKADANA – Persoalan di Kabupaten Lampung Timur (Lamtim) tampaknya terus muncul ke permukaan satu persatu.

Setelah sebelumnya seorang sekretaris desa di Kecamatan Sekampung Udik, Lampung Timur mengungkapkan bahwa Aparatur Pemerintahan Desa (RT, BPD, Linmas dan LPM) sampai saat ini belum menerima gaji/insentif.

Bacaan Lainnya

Namun, Pemkab Lamtim justru hanya melunasi pembayaran siltap perangkat desa, sementara untuk insentif aparatur pemerintah desa belum ada kepastian.

Terkait persoalan honor/gaji, pembina keluarga berencana desa (PPKBD) dan sub PPKBD juga mengalami hal serupa.

Salah seorang kader PPKBD dari Kecamatan Wawaykarya, mengaku belum menerima honor PPKBD dan sub PPKBD dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Keluarga Berencana (DPMD KB) Lamtim selama 10 bulan di tahun anggaran 2022.

Baca Juga  Pemkab Tubaba Hibahkan Kendaraan ke Kejari

“Kami kader BBKBD 10 bulan ini belum gajian. Bahkan ada bocoran gak digaji tahun ini,”
kata salah satu kader PPKBD yang minta identitasnya tak dipublikasikan, Sabtu (15/10/2022).

Ia juga mengatakan bahwa rekannya dari 11 desa juga belum menrima gaji/honor.

“Kita kerja di 11, semua sama cuma keluar satu kali sebesar Rp200 ribu, itupun nyampe lupa bulan berapa, karena uang operasionalnya keluar udah lama,” ungkapnya.

Perempuan yang berkerja sebagai sub PPKBD di Kecamatan Wawaykarya ini juga mengaku sudah malas melakukan protes.

“Kita semua udah males, mau protes juga sama siapa? Dulu Rp100 ribu perbulannya tapi sampai sekarang gak pernah nerima gaji, bikin sakit hati,” kata dia.

Kader KB tingkat desa ini juga sangat mengeluhkan kebijakan pemerintah kabupaten Lampung timur saat ini.

“Katanya si kalo sub ga ada gaji cuma uang operasional itupun ga tentu, Kalo pas bupatinya Pak Saipul malah dapat bonus Rp1 juta per tahunnya kok sekarang ini malah tersendat,” keluhnya.

Baca Juga  Begini Cara Polres dan Kodim 0429 Lamtim Jalin Sinergitas

Diketahui, pada masa pemerintahan sebelumnya, para kader BKKBD tingkat desa di Lampung Timur mendapatkan hak yang jelas dan bahkan dapat bonus setiap tahunnya, juga di daerah lain mereka para kader KB justru ada gaji yang jelas dari APBD.

Honor yang diberikan itu sebenarnya belum sebanding dengan kerja dan usaha yang dilakukan oleh para kader.

Mereka harus terus mensosialisasikan program KB. Serta turut berperan dalam meminimalisir kematian ibu dan anak sehingga dapat melahirkan generasi yang sehat pintar dan cerdas.

Melalui para kader ini pula Kabupaten Lampung Timur dapat mengoptimalkan sekaligus mewujudkan impian dalam program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana atau Bangga Kencana dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).(JEX/*)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan