Pesawaran – Pemerintah Kabupaten Pesawaran melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) serta Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) menyampaikan capaian program penurunan stunting dalam Rapat Koordinasi (Rakor) TPPS tingkat Provinsi Lampung. Rapat tersebut dilaksanakan secara daring pada Rabu (06/11/24) dan dihadiri Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri RI serta perwakilan TPPS dari 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung.
Penurunan stunting pada balita menjadi prioritas nasional yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024, dengan target prevalensi stunting nasional mencapai 14 persen pada tahun 2024. Dalam rakor ini, terungkap bahwa prevalensi stunting di Provinsi Lampung menunjukkan tren penurunan, berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 yang mencatat angka 14,9 persen, turun 0,3 persen dari tahun sebelumnya.
Provinsi Lampung kini menduduki posisi keempat terendah dalam prevalensi stunting dari 38 provinsi di Indonesia, melampaui target 2023 sebesar 16 persen. Sementara itu, di Kabupaten Pesawaran, prevalensi stunting turun drastis dari 25,1 persen pada 2022 menjadi 10 persen pada 2023, menurut data Survei SKI.
Tim Penanganan Stunting Kabupaten Pesawaran, Rahmadhoni, menjelaskan bahwa berbagai program percepatan penurunan stunting terus digencarkan di Pesawaran. Bappeda juga menetapkan 12 desa dari 6 kecamatan sebagai locus prioritas penurunan stunting untuk tahun 2025.
Upaya yang dilakukan antara lain meningkatkan kapasitas tenaga lapangan untuk memantau dan mendampingi sasaran berisiko, melakukan intervensi berkelanjutan, serta memaksimalkan dana desa untuk pencegahan stunting. Selain itu, program Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting (BAAS) juga dibentuk untuk membantu intervensi dan mendukung penanganan stunting di Pesawaran.
“Kita juga membentuk Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting sebagai wadah dalam pelaksanaan intervensi dan dukungan bantuan dari pihak lain, guna mengatasi kasus yang ada,” ujar Rahmadhoni.
(Rafa)
