Pemkab Pesawaran Terima Opini WTP 8 kali Berturut-turut 

Pemkab Pesawaran Terima Opini WTP 8 kali Berturut-turut 
Pemkab Pesawaran Terima Opini WTP 8 kali Berturut-turut. Foto Istimewa

Pesawaran – Pemerintah Kabupaten Pesawaran kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk laporan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2023 di Kantor Perwakilan BPK RI Provinsi Lampung, Bandar Lampung pada Jumat (3/5/2024).

Perolehan opini WTP ini mencatatkan nama Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona sebagai kepala daerah di Bumi Andan Jejama yang berhasil meraih WTP 8 kali berturut semenjak dirinya dilantik pada 2016 silam.

Bacaan Lainnya

Hal itu menandakan bahwa kinerja Pemkab Pesawaran dibawah kepemimpinan Bupati Dendi bersama jajaran DPRD Kabupaten Pesawaran sudah baik dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah. 

Baca Juga  DPT Capai 344.903, Pesawaran Siap Sambut Pemilu 2024

“Ini menunjukan komitmen dan upaya nyata OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran serta DPRD Kabupaten Pesawaran dalam mendorong perbaikan pengelolaan keuangan dengan menjalankan praktik pengelolaan  keuangan yang baik,”kata Bupati. 

Bupati Dendi mengatakan WTP kedelapan kalinya ini dipersembahkan kepada seluruh masyarakat sebagai wujud dedikasi kepada Bumi Andan Jejama. 

WTP tersebut menjadi motivasi Pemerintah Kabupaten Pesawaran untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

“Pencapaian ini juga menjadi momentum untuk bisa bekerja lebih baik dan berharap BPK-RI Perwakilan Lampung terus bisa memberikan koreksi dan masukan,” katanya. 

Bupati Dendi mengapresiasi seluruh jajarannya yang telah berkerja keras dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan. 

Baca Juga  Bupati Pesawaran Apresiasi Gerakan Sinergi Reforma Agraria Serentak

Meski meraih opini WTP, pihaknya menyadari masih adanya kekurangan dalam pengelolaan keuangan daerah. 

Namun, dirinya bersama jajaran Pemkab Pesawaran terus berbenah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan layanan publik yang berkualitas, akuntabel dan berkinerja tinggi. 

“Kami berharap bantuan dari DPRD Kabupaten Pesawaran untuk bisa menjalankan fungsi monitoring anggaran guna perbaikan kedepan,” imbuhnya. 

Lebih lanjut, pemeriksaan BPK atas LKPD tahun 2023 dan implementasi atas rencana aksi yang dilaksanakan, dilakukan dalam rangka memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan berdasarkan empat hal. 

Yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern,kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan kecukupan pengungkapan.

Pos terkait