BANDAR LAMPUNG – Ada perbedaan pendapat yang sangat tajam terkait teknis pengadaan barang dan jasa versi pejabat Biro Umum Pemprov Lampung dengan Ketua Gabpeknas Lampung.
Menurut Kepala Biro Umum Pemprov Lampung, Yuliardi, pengadaan barang dan jasa utamanya yang berurusan dengan sewa tenda, meja, kursi dan sound system dapat dilakukan secara langsung atau tanpa tender karena pengadaannya bersifat mendadak dan tidak terencana.
Masalahnya, anggaran pengadaan barang dan jasa sewa tenda, meja, kursi dan sound system tanpa tender yang dikelola Biro Umum bernilai miliran rupiah dan terus naik setiap tahun. Pada 2022 misalnya, mencapai Rp4 miliar dan tahun 2023 melambung menjadi Rp5 miliar.
“Bisa terhambat kegiatan negara kalau dilelang-tenderkan. Misal ada acara di Marga 3, Sekampung apa iya rekanan sanggup, dan misal acaranya di Lampung Barat tidak bisa bawa tendanya dari sini, yang pasti dekat-dekat sana, sehingga kita tunjuk rekanan yang ada di sana,” jelasnya, Selasa (31/1/2023).
Yuliardi berusaha memperkuat argumentasinya dengan menjelaskan bahwa acara mendadak beda dengan acara yang terencana.
“Vendor-vendor kecil belum tentu siap, jadi variatif, tidak terikat dengan satu rekanan dan aturannya memang begitu,” tegasnya.
Namun, Yuliardi mengakui bahwa Norma Decoratian selalu menjadi rekanan Pemprov dari tahun 2022 hingga 2023 untuk kegiatan pengadaan tenda, kursi, meja dan sound system. Sebab, pihaknya membutuhkan rekanan yang siap sedia, dan terpecaya dan mampu memberikan pelayanan bagus.
“Kita juga gak mau mempermalukan gubernur dan Pemprov. Kalau pelayanannya bagus yang kita pakai, tapi sebenarnya ada yang lain dan selalu kita pakai juga,” lanjut Yuliardi.
Diketahui, acara pernikahan anak gubernur beberapa waktu memakai jasa penyewaan tenda dari Norma Decoration.
“Itu benar, tapi itu murni pakai uang pribadi gubernur ya, bukan dari Pemprov,” ungkapnya.
Yuliardi juga menceritakan bahwa praktik tanpa tender itu juga pernah ia lakukan saat menjadi Kabag Rumah Tangga.(ALB)
