Polemik Register 38 Gunung Balak: Tantangan dan Dilema

Polemik Register 38 Gunung Balak: Tantangan dan Dilema
Polemik Register 38 Gunung Balak: Tantangan dan Dilema. Foto : Tim HL

Sukadana – Polemik terkait aktivitas penebangan liar dan isu tanah di kawasan hutan lindung register 38 Gunung Balak Lampung Timur memunculkan keprihatinan.

Keprihatinan itu muncul dari Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Gunung Balak. 

Bacaan Lainnya

Dugaan maraknya penebangan dan permasalahan tanah di Kecamatan Bandar Sribhawono dan Sekampung Udik menjadi sorotan utama.

Seorang warga, Nengah, mengakui hasil garapannya di perbatasan Desa Bandar Agung dan Dusun Srikaton, tetapi mengindikasikan adanya praktik penebangan tanpa izin di sekitarnya. 

“Lahan saya ini hasil buka sendiri, kalau kebun sebelah itu punya pak Suwarte dapat beli setengah hektar seharga Rp250 juta. Kalau untuk surat ya cuma corat-coret dari RT, bayan atau lurah saja,” ujarnya, Senin (27/11/2023).

Sebaliknya, warga Bandar Agung menyatakan bahwa mereka telah membayar pajak sejak dulu, menghadirkan kompleksitas masalah.

“Kami warga Bandar Agung semuanya bayar pajak, itu sudah sejak dulu mas, dari awal awal berdirinya Desa Bandar  Agung sudah diajukan pajak,” ucapnya.

Baca Juga  Farah Nuriza: Pencegahan Stunting Upaya Tingkatkan Kualitas Penduduk

Terpisah, Gunaidi, Kepala UPTD KPH Gunung Balak, menyampaikan ketidakmampuan pihaknya dalam menjangkau wilayah luas hutan lindung yang mencapai luas 22.292,5 hektar.

Dalam konfirmasinya, Gunaidi menyebutkan kekurangan personel sebagai kendala utama.

Dalam konteks regulasi terbaru, Gunaidi menyoroti keterbatasan wewenang KPH Gunung Balak sebagai fasilitator. 

“Penebangan tanpa izin di kawasan hutan lindung register 38 menjadi perhatian serius, namun penindakan terhadap pelanggaran menjadi kewenangan Gakkum KLHK dan APH,” kata dia, Senin (27/11/2023).

Keberadaan Desa definitif di dalam kawasan hutan lindung juga menciptakan dilema. 

Gunaidi menyampaikan bahwa pemukiman definitif bisa diajukan persetujuan penggunaan kawasan hutan ke Kementerian LHK sesuai Permen LHK Nomor 7 Tahun 2021.

Sementara, Heriyanto, Kanit Polhut KPH Gunung Balak, menegaskan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti laporan masyarakat terkait perusakan hutan, terutama jika ada bukti tertangkap tangan. 

“Polhut KPH Gunung Balak bisa menindaklanjuti penebangan liar tersebut apalagi jika tertangkap tangan. Secepatnya kami akan survei ke TKP untuk memastikannya dan meneruskan hal ini ke Dinas Kehutanan Provinsi untuk selanjutnya dilimpahkan ke Gakkum KLHK,” kata Heri.

Baca Juga  Kasat Lantas Pesawaran Tinjau Pembangunan Jembatan di Desa Way Harong

Meswantori, Kasi KSDAE Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, juga ikut menegaskan bahwa tanah kawasan hutan tidak boleh diperjualbelikan atau dikenakan wajib pajak.

“Tidak dibenarkan jika tanah kawasan hutan yang telah ditetapkan oleh negara itu diperjualbelikan oleh masyarakat, dan juga tidak boleh dikenakan wajib pajak,” tegasnya.

“Jika memang benar ada bukti pembayaran pajaknya silahkan tanyakan kepada pemda, siapa yang narik pajak itu dan disetor kemana, yang jelas tanah kawasan hutan tidak dibenarkan membayar pajak,” tambahnya.

Terkait hal ini, publik Lampung Timur menantikan langkah nyata dari pihak berwenang, seperti UPTD KPH Gunung Balak, Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, dan Gakkum KLHK.

Hal itu untuk mengatasi polemik di kawasan hutan lindung register 38 Gunung Balak. Kejelasan peran dan tanggung jawab masing-masing pihak menjadi pertanyaan yang belum terjawab.(Tim/Hl)

Pos terkait