PPKM Berlalu Reshuffle Kabinet Tinggal Menunggu Waktu

Ilustrasi Jokowi akan kembali lakukan reshuffle kabinet/Biro Pers Sekretariat Presiden

BANDAR LAMPUNG – Presiden Jokowi baru saja mengumumkan satu dari dua keputusan penting yang ditunggu-tunggu publik, yakni keputusan pemerintah terkait Perberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang resmi dicabut Jumat (30/12/22).

Sementara keputusan mengganti menteri (Reshuffle Kabinet) mungkin baru akan diumumkan pada Januari 2023.

Bacaan Lainnya

Reshuffle kabinet adalah hak prerogatif presiden dan Jokowi sendiri sudah memberi isyarat kemungkinan adanya Reshuffle Kabinet Indonesia Maju.

“Mungkin (ada reshuffle),” ujar Jokowi singkat saat ditemui di Bogor, Jawa Barat, Jumat (23/12/2022).

Berbeda dengan PPKM, isu perombakan kabinet mendapat tanggapan beragam. Ada yang mendukung, tapi ada juga yang ‘cuek bebek’.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima mengatakan, perombakan kursi menteri adalah hak prerogatif presiden. Menurutnya, jika Jokowi ingin me-reshuffle kabinet, itu adalah kewenangan dirinya yang mengerti kinerja para menteri.

Baca Juga  Partai Nasdem Membantah! "Bendera Nasdem Sudah Berkibar Sejak Anies Datang"

“Saya kira reshuffle jangan jadi isu ya. Kalau mau reshuffle, ya reshuffle,” katanya di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Rabu, 28 Desember 2022 lalu.

Desakan agar Jokowi harus melakukan evaluasi menterinya justru datang dari partai Jokowi sendiri, PDIP.

Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Djarot Saiful Hidayat meminta Presiden untuk mengevaluasi menteri-menterinya. Djarot menilai evaluasi terhadap menteri itu dimaksudkan agar kabinet saat ini bisa mendukung penuh kebijakan Jokowi.

PDIP, bahkan meminta khusus dua menteri dari Partai NasDem di kabinet dievaluasi, yakni Menteri Pertanian (Menpan) Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar.

Baca Juga  Warga Pringsewu yang ingin Perbaikan Jalan Diminta Sampaikan Pesan di Akun Twiter @jokowi

Beberapa kebijakan kedua kementerian itu dinilai Djarot tak sejalan dengan visi dan misi Jokowi.

Sikap PDIP yang terus mendesak Jokowi melakukan evaluasi menteri ditanggapi Partai NasDem dengan mengatakan bahwa kinerja dua menteri itu baik.

Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali menyebut kinerja dua menteri asal partainya berjalan baik-baik saja.

Meski begitu, pihaknya mengatakan kebijakan mengevaluasi dan mengganti kursi menteri adalah wewenang presiden. Pihaknya tak menampik ada partai lain yang menginginkan kursi menteri yang saat ini diduduki fraksi NasDem, Syarhrul Yasin dan Siti Nurbaya.

“Evaluasi itu dari Presiden. Apalagi kalau ada partai yang ingin meminta NasDem dikeluarkan, mengincar kursi yang diduduki NasDem, itu hal yang menjadi kewenangan Presiden,” ujarnya.(IWA)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan