Lampung – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung sudah menerbitkan surat No 500/1652/04/2025 tentang peniadaan Pekan Raya Lampung (PRL) tahun 2025 yang ditandatangan Pj.Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) M.Firsada.
Namun pemerintah provinsi Lampung siap berkolaborasi untuk pelaksanaan PRL dengan konsep swasta murni.
CEO PT. Kagumi Utama Indonesia (KUI), Rico Tambuse, mengaku memaklumi jika Pemprov Lampung meniadakan PRL tahun 2025 karena pemerintah sedang melakukan efesiensi. Namun meniadakan PRL akan menghilangkan moment bagi UMKM dan pelaku usaha serta masyarakat untuk mempromosikan usaha mereka.”Masyarakat juga jadi kehilangan momen mendapatkan hiburan berbiaya murah, dan pemerintah kehilangan juga kesempatan mempromosikan pembangunan, menarik investasi, dan mempromosikan potensi daerah,” terangnya.
Karena itu, PT.KUI siap berkolaborasi dengan Pemprov Lampung melaksanakan PRL 2025 dengan konsep swasta murni, tanpa ada penggunaan dana pemerintah sama sekali.”Kami justru melihat PRL tanpa dana pemerintah sama sekali ini sebuah tantangan, tantangan bagi kita untuk membantu pemerintah melalui kreatifitas,” ujar Rico.
Menurutnya, PT.KUI sudah menghitung dan mengkalkulasian berbagai aspek pelaksanaan PRL dengan konsep swasta murni, dan itu bisa dilaksanakan dengan kolaborasi swasta dan Pemprov.”Kolaborasi ini dalam hal kebijakan dan regulasi saja, tanpa Pemprov mengluarkan biaya sama sekali. Kami hanya ingin dizaman Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal ini ada terobosan baru, yakni bisa melaksanakan PRL tanpa dana pemerintah sama sekali,” ungkapnya.
Rico memastikan pelaksanaan PRL dengan konsep swasta murni ini juga akan bertiket murah dan sewa stan jauh lebih murah dari PRL-PRL sebelumnya.”Keluhan pengunjung selama ini tiketnya mahal, dan keluhan peserta selama ini sewa stan mahal. Maka keluhan itu akan kami jawab, meski PRL berkonsep swata murni tapi kami pastikan tiket masuk hanya Rp5000 untuk hari biasa, dan Rp10.000 untuk weekand. Begitu juga sewa stan untuk UMKM lebih murah 50 persen dari PRL sebelumnya. Karena niat kami membantu pemerintah dan masyarakat, bukan mencari untung besar,” pungkasnya.
