PWI Tubaba Ajak Insan Pers Tolak Perbup 27 Tahun 2023

PWI Tubaba Ajak Insan Pers Tolak Perbup 27 Tahun 2023
Ketua PWI Tubaba Dedi Priyono. Foto Istimewa

Panaragan – PWI Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) Lampung tegaskan menolak Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2023.

Hal itu lantaran dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 dan nilai-nilai pemerintahan yang baik dan bersih atau pemerintahan yang Good Governance. 

Bacaan Lainnya

“Saya mengajak seluruh insan pers dan lembaga non pemerintah di Tubaba menolak Perbup 27 Tahun 2023 yang disosialisasikan beberapa hari yang lalu, sebab bertentangan dengan cita-cita pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabilitas, dan berkeadilan,” kata Ketua PWI Tubaba Dedi Priyono, Kamis (14/12/2023).

Koordinator lintas organisasi pers di Tubaba itu mengajak insan pers tetap berpegang teguh terhadap Undang-Undang Pers, kode etik jurnalistik dan peraturan-peraturan Dewan Pers. 

“Sesuai UU Pers, Pers memiliki peran besar untuk memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, dan koreksi. Kemudian sebagai alat kontrol sosial, baik untuk pemerintah atau masyarakat dan bebas mengkritik berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintahan baik Eksekutif, legislatif dan yudikatif,” tegas Dedi 

Menurutnya, Pers memiliki peran penting mengawasi jika ada pelanggaran dan memberikan koreksi atas kesalahan yang timbul, guna terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih, dengan adanya pengawasan yang dilakukan secara internal dan eksternal. 

“Saya yakin niat Pemerintah Tubaba dengan lahirnya Perbup 27 Tahun 2023 sangat baik. Tetapi tersirat suatu kebijakan yang justru mengganggu kemerdekaan pers dalam melaksanakan tugas-tugas jurnalistik dengan menyelaraskan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-undang Pelayanan Publik,” kata Dedi. 

Baca Juga  Komitmen AWPI Pesawaran, Wujudkan Program Pemerintah dengan Kritik Membangun

Ketua PWI Tubaba itu mengaku tidak hadir, pada saat Kegiatan Uji Konsekuensi Informasi Publik dan Sosialisasi Perbup 27 dan 28 Tahun 2023 yang diselenggarakan di Sessat Agung Tubaba pada Selasa 12 November 2023. 

“Saya memang tidak hadir, tetapi saya mempelajari kebijakan pemerintah daerah atas dua peraturan yang dibuat itu. Kalau Perbup 28, saya pikir kebijakan yang baik masih selaras dengan tujuan Undang-Undang Pers dan peraturan-peraturan Dewan Pers. Tetapi Perbup 27, justru bertentangan dengan Undang-Undang Pers, seperti Pengecualian Informasi dan Dokumentasi yang boleh dan tidaknya didapatkan,” kata Dedi 

Koordinator lintas organisasi pers Tubaba itu mempelajari Perbup 27 Tahun 2023 tersirat muatan pemerintah daerah Tubaba yang cenderung tidak transparan dalam tata kelola pemerintahan, alergi kritikan, koreksi dan bahkan menyimpan banyak persoalan kebijakan anggaran. 

Lanjutnya, terdapat 53 Daftar Pengecualian Informasi dan dokumentasi yang dibuat oleh 20 Organisasi Perangkat Daerah bersifat rahasia, diantaranya Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sampai dengan objek, rincian objek, dan subrincian objek. 

Kemudian Laporan Realisasi Anggaran, pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, penggunaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Laporan Swakelola DAK, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan berbagai Pengecualian lainnya yang dirahasiakan dengan penerapan Perbup 27 Tahun 2023. 

Baca Juga  Dendi Hsarap KSM Kian Maju

“Alasan bersifat rahasia seolah-olah berpotensi menimbulkan miss informasi, penyalahgunaan dokumen, membocorkan rahasia negara, menghambat kebijakan, menghindari konflik dan bahkan membuat narasi berpotensi Pemerasan,” ungkap Dedi 

Lanjutnya, justru Perbup 27/2023 bertentangan dengan Pasal 6 ayat (3) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, adalah informasi yang dapat membahayakan negara, informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat, informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi, informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan, dan Informasi Publik yang belum dikuasai atau didokumentasikan.

Kemudian lanjut Dedi, Informasi yang wajib diberikan sebagaimana pasal 9 Undang-Undang KIP diantaranya informasi mengenai kegiatan, kinerja dan  informasi mengenai laporan keuangan, dan informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Bahkan wajib menyebarluaskan Informasi dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

“Jadi jika tetap dipaksakan Perbup 27 Tahun 2023 akan diterapkan dengan kondisi banyaknya rahasia-rahasia informasi dan dokumentasi yang terkandung didalamnya. Artinya pemerintah daerah Tubaba sedang Sakit Kritis. Tentunya sebagai jurnalistik hanya akan berpedoman dengan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan segala peraturan Dewan Pers terkait kerja-kerja Jurnalistik di Tubaba,” pungkasnya.(*)

Pos terkait