Satu Data Desa Indonesia, BPS Pusat Sambangi Pesawaran

Satu Data Desa Indonesia, BPS Pusat Sambangi Pesawaran
Satu Data Desa Indonesia, BPS Pusat Sambangi Pesawaran. Foto Istimewa

Pesawaran – Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat RI mengunjungi Pemerintah Kabupaten Pesawaran dalam rangka kunjungan kerja terkait Satu Data Desa Indonesia (SDDI) di ruang Pesawaran One Centre pada Kamis (2/11/2023).

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pesawaran Jayadi Yasa diwakili Sekretaris Dinas Apriya menyambut baik kunjungan kerja tersebut. 

Bacaan Lainnya

Apriya mengatakan salah satu yang menjadi faktor peningkatan indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah satu data. 

“Dengan program satu data terlaksana, otomatis meningkatkan indeks SPBE di Kabupaten Pesawaran,” ucap Apriya. 

Baca Juga  Gandeng Baznas, Pj Bupati Lambar Santuni Anak Yatim, Lansia dan Fakir Miskin

Dirinya berharap kolaborasi satu data dan pembinaan dari BPS dapat terlaksana menuju Satu Data Desa Indonesia. 

Sementara Perwakilan BPS Republik Indonesia Mohamad Fadilan Syah mengatakan kunjungan pada hari ini bertujuan untuk menginformasikan kegiatan Satu Data Desa Indonesia dan meminta masukan terkait grand design dan matriks peran kegiatan Satu Data Desa. 

Pria yang akrab disapa Pepen itu juga menambahkan kebutuhan desa menjadi objek dan subjek pembangunan sekaligus ujung tombak kegiatan statistik oleh Kementerian maupun Lembaga. 

“Peran ganda pemerintah desa selain menjadi narasumber data, juga menjadi pelaku pendataan, karena banyak permintaan data di tingkat desa yang isinya saling berkaitan dan Pemerintah Desa juga memerlukan dukungan untuk kegiatan Statistik di tingkat desa,” ucap Pepen. 

Baca Juga  Program Cetak Sawah dengan Metode Penambangan Pasir Disoal

Ia menjelaskan satu data desa mengacu pada aturan terkait Satu Data Indonesia yaitu Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia meliputi Standar data, Metadata, Interoperabilitas dan Kode Referensi/Data Induk. 

Satu data indonesia dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola data yang dihasilkan oleh instansi pusat dan instansi daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanakan, evaluasi dan pengendalian pembangunan. 

“Sehingga akurasi data tentang kependudukan dan administrasi wilayah data desa adalah hal yang sangat penting bagi Pemerintah Pusat dalam pengelolaan data,” tutup Pepen.(Mds)

Pos terkait