BANDARLAMPUNG – Ketua DPRD Lampung, Mingrum Gumay, meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Lampung menindak tegas Rumah Sakit (RS) baik pemerintah maupun swasta yang tak responsif dan humanis terhadap pasien pengguna layanan BPJS Kesehatan.
Mingrum Gumay menyebut, sejumlah RS yang ditemukan dan dilaporkan masyarakat ke DPRD Lampung, semuanya pengguna jasa layanan BPJS Kesehatan.
“Keluhannya sama, terkesan RS memberikan pelayanan berbeda ketika pasien penerima manfaat BPJS Kesehatan. Ini iuran dan dibayarkan oleh BPJS, kenapa ada perbedaaan layanan bagi pasien? saya, sekda, dan gubernur juga memiliki jaminan kesehatan BPJS,“ tegasnya, Selasa (30/4/2024).
Ia juga menceritakan pengalaman di RS baru baru ini. Dengan berpakaian seadanya dan bagian dari peserta BPJS, oknum tenaga kesehatan itu terkesan melihat sebelah mata dan tanpa ada etika komunikasi baik.
“Saya tanya soal informasi dan keadaan pasien keluarga saya saat itu tapi kesannya saya ini rakyat jelata. Ini oleh oknum dokter di RS swasta tipe B,” tuturnya.
“Kalau mau datanya, nanti saya berikan. Kalau saya sampaikan di musrenbang ini saya mengedepankan etika komunikasi walau fungsi DPRD ialah pengawasan,“ kata ia lagi.
Mingrum kembali menceritakan hal berbeda ketika pihak RS diinformasikan, bahwa akan ada kunjungan Ketua DPRD Lampung saat itu.
Ia saat itu ingin mengetahui respon layanan RS ketika ada pejabat akan berkunjung ke salah satu pasien disana, dan ternyata sangat jauh berbeda.
“Ini tak benar, kenapa kita bekerja selalu menggunakan cara-cara atensi, ketika ada kunjungan, baru semuanya disulap baik dan bagus,”
Menurutnya, RS memiliki fungsi sosial tak mengedepankan hanya profit orientied saja.
“Silahkan ini dengan cara-cara bisnis tapi tak mengurangi esensi dan tujuan utama berdiri RS itu sendiri,“ ungkapnya. (RED)
